Jabatan Bupati Kosong, Plt Atau Pilkada?

Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT – Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja meninggal akibat covid-19 pada Minggu 11/07/2021 pukul 21.30. Kini, jabatan bupati digantikan Pelaksana harian (Plh) Herman Hanapi yang sebelumnya menjabat Plh Sekda Kabupaten Bekasi. Jabatan Plh diberlakukan hingga diputuskan penjabat Plt bupati.

Direktur Pasca Sarjana Unisma 45 Bekasi DR Aos Kuswandi menjelaskan, sesuai UU nomor 23 tahun 2014 pasal 78, jika kepala daerah meninggal dunia maka digantikan wakil kepala daerah. Namun kondisi Pemkab Bekasi saat ini tidak memiliki Wakil Bupati dan hanya dijabat Plh Sekda Kabupaten Bekasi, maka jabatan sementara diisi Plh bupati.

“Gubernur nanti akan mengusulkan kepada Presiden melalui Kemendagri untuk memutuskan penjabat yang berasal dari birokrat dengan status Plt selama enam bulan dan akan diperpanjang per enam bulan. Sepatutnya, penjabat Plt Bupati adalah yang lebih mengenal wilayah dan setiap permasalahannya, agar lebih cepat dalam penyelesaian permasalahan,” terangnya.

Jika masa kekosongan jabatan bupati masih cukup lama, dimungkinkan dilakukan percepatan Pilkada. Tugas Plt bupati nantinya untuk mempersiapkan percepatan Pilkada, baik dari sisi anggaran dan hal tekhnis lainnya, meski jabatan bupati nantinya tidak sampai lima tahun.

“Percepatan pilkada bisa dilakukan, karena masa waktu kekosongan jabatan yang panjang. Tapi karena pandemi, rasanya percepatan Pilkada tidak bisa dilakukan karena banyak faktor. Yang paling mungkin saat ini adalah Plt bupati yang diusulkan Gubernur,” papar Aos yang juga menjabat sebagai Sekjen Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) ini.

Aos memastikan bahwa penjabat Plt Bupati bukan berasal dari partai politik pemenang pilkada. Berdasarkan aturan yang berlaku, penjabat Plt bupati berasal dari birokrat yang diusulkan Gubernur berdasarkan hasil analisa dan golongan jabatan yang sudah diatur sesuai ketentuan perundangan. Menurutnya, Plt bisa berasal dari Pemprov Jabar atau Pemkab Bekasi itu sendiri.

“Plt (bupati) dari birokrat, bukan parpol. Bisa saja dari Pemprov Jabar atau Pemkab Bekasi, tergantung dari usulan gubernur. Hanya saja yang diutamakan adalah yang mengerti soal wilayah dan permasalahannya,” tutupnya. (RED)