Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja. FOTO: Istimewa/ Fakta Bekasi.
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja. FOTO: Istimewa/ Fakta Bekasi.

Mahasiswa Desak Eka Serius Jadi Bupati Bekasi

Facebooktwittergoogle_plusmail

Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT- Pasca ditetapkannya Eka Supria Atmaja sebagai plt Bupati Bekasi pada bulan Oktober 2018 silam dan didefinitipkan pada bulan Juni 2019 ini, kinerja Pemkab Bekasi cenderung menurun. Hal ini dikatakan beberapa mahasiswa dari berbagai Kampus di Bekasi menilai Eka Supria Atmaja tidak serius Bekerja.

Fakhri Pangestu Ketua BEM Fakultas Tekhnik Universitas Pelita Bangsa mengatakan, bahwa selama kepemimpinan Eka Supria Atmaja kinerja Pemkab Bekasi cenderung lebih buruk jika dibandingkan dengan kinerja mantan Bupati yang kini tersandera Kasus Meikarta Neneng Hasanah Yasin.

Dirinya menjelaskan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBD pada TA 2017 sebesar Rp. 800 Milliar sedangkan TA 2018 SiLPA APBD kabupaten Bekasi tembus Rp. 1,03 Triliun. Padahal Perda APBD ini adalah buah kesepakatan Bupati dengan DPRD sebagai Representatif Masyarakat Bekasi.

“Pemkab Bekasi ini kan Event Organizer (EO) bertugas menjalankan Perda, dan Perda APBD ini adalah hasil paripurna antara Bupati dan Wakil Rakyat yang harus dijalankan sebagaimana mestinya, Apalagi hasil diskusi kami kawan-kawan kampus memprediksi SiLPA TA 2019 ini bisa Rp. 2 Triliun mengalahkan APBD Kota Sukabumi, sebetulnya Pak Eka ini serius tidak jadi Bupati Bekasi?,” kesalnya

Hal senada juga dikatakan, Ahmad Baihaqi Ketua BEM STAI Nur Elghazi, bahwa turunnya penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah bentuk ketidak becusan Bupati sebagai pucuk pimpinan Bekasi dan Sekda sebagai pucuk pimpinan birokrasi dalam memanajemen Pemerintahan.

“Bayangkan, sekitar 6 kursi kepala dinas kosong, belum lagi kabid dan kasi jumlahnya bisa puluhan. Hal ini dibiarkan berlarut. Bupati tidak memposisikan sebagai pejabat politik, kerjanya hanya menghadiri peresmian seperti gunting pita dan tanda tangan prasasti. Sedangkan Sekda sebagai pembina PNS seharusnya mau dan mampu membina PNS. Reformasi Birokrasi di Bekasi seperti Fiksi,” tegasnya

Sedangkan dampak dari rendahnya Penyerapan APBD dinilai berakibat pada lambatnya pembangunan dan perbaikan infrastuktur serta program-program untuk masyarakat tidak bisa dirasakan langsung.

“Dampak dari minimnya penyerapan APBD ini adalah Mangkrak-nya Pembangunan dan Merangkak-nya kesejahteraan masyarakat, karena banyak program kegiatan yang tidak terserap. Saya harap Bupati segera isi kekosongan jabatan dan tegas terhadap bawahan. Jadi Slogan Bekasi Baru dan Bekasi Bersih jangan hanya sebatas ‘Iklan Kecap’ saja,” kata Bali Fadil ketua BEM STKIP Pancasakti. (ger)

Facebooktwittergoogle_plusmail