Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Reading: Orange County Lippo Cikarang Langgar Perda RTRW
Share
Sign In
Notification
Latest News
Lakukan Verifikasi dan Kesesuaian Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat
Pemerintahan
Wamen Ossy Sebut Pendaftaran Tanah Ulayat sebagai Bentuk Penghormatan Negara terhadap Adat dan Tradisi
Pemerintahan
Hadapi Tantangan Era Digital, Kementerian ATR/BPN Gelar Pelatihan Strategi Komunikasi
Pemerintahan
Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Ingin Bangun Kepercayaan Publik dengan Strategi Komunikasi
Pemerintahan
Sekjen Kementerian ATR/BPN Pertegas Pentingnya Peran Staf dan Komunikasi Efektif
Pemerintahan
Aa
Aa
Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Fakta Bekasi > Blog > Bisnis > Orange County Lippo Cikarang Langgar Perda RTRW

Orange County Lippo Cikarang Langgar Perda RTRW

admin Published 23/10/2018
Share
2 Min Read

Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT – Belum tuntas persoalan dugaan suap perizinan Meikarta yang ditangani KPK, persoalan lain kembali mencuat. Yakni terkait dengan pembangunan apartemen dan pusat perbelanjaan di Kawasan Orange County Lippo Cikarang.

Pasalnya, pembangunan di kawasan tersebut disinyalir bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) No 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031.

Berdasarkan regulasi itu, Kawasan Orange County yang kini berganti nama menjadi Central Bussines District (CBD) Meikarta ketahui berdiri di atas zona berwarna cokelat muda atau wilayah yang masuk kategori Lokasi Peruntukan Industri (LPI).

Meski demikian, pembangunan sejumlah apartemen di kawasan tersebut tetap dilakukan hingga saat ini. Bahkan, pusat perbelanjaan yang belum lama ini digunakan sebagai Marketing Galeri Meikarta itu telah beroperasi sejak beberapa tahun silam.

Kepala Bidang Perizinan dan Penanaman Modal di DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Muhammad Said menampik jika Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan izin pembangunan untuk apartemen ataupun pusat perbelanjaan di kawasan tersebut.

“Ah salah lihat kali. Kami tidak akan mengeluarkan izin kalau itu tidak sesuai peruntukannya,” ucapnya, Selasa (23/10).

Kalaupun Pemkab Bekasi mengeluarkan izin, ia meyakini tidak akan menyalahi tata ruang. “Tentu sesuai RTRW dan warnanya kuning, bukan yang lain. Itu bisa dipastikan karena kita sudah turun ke lokasi dan menentukan titik koordinatnya,” ungkapnya.

Kalaupun pembangunan kawasan itu benar berada di zona LPI, Said berdalih itu adalah bentuk kenakalan pengembang. “Itu kenakalan mereka. Yang pasti kita tidak mengeluarkan izin apapun terhadap yang tidak sesuai peruntukan lahannya,” tegas dia. (FB)

You Might Also Like

Lakukan Verifikasi dan Kesesuaian Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat

Wamen Ossy Sebut Pendaftaran Tanah Ulayat sebagai Bentuk Penghormatan Negara terhadap Adat dan Tradisi

Hadapi Tantangan Era Digital, Kementerian ATR/BPN Gelar Pelatihan Strategi Komunikasi

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Ingin Bangun Kepercayaan Publik dengan Strategi Komunikasi

Sekjen Kementerian ATR/BPN Pertegas Pentingnya Peran Staf dan Komunikasi Efektif

admin 23/10/2018
Share this Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article Plafon Kantor Desa Lambangsari Ambruk
Next Article Praktik Pengoplosan Gas Bersubsidi di Cikarang Barat Terbongkar

Paling Banyak Dibaca

Jadi Tempat Tinggal Ekspatriat di Cikarang, Kawana Golf Residence Rayakan Anniversary ke-4
Bisnis 26/04/2025
Negara Hadir Lindungi Tanah Ulayat: Menteri ATR Serahkan Sertipikat untuk Masyarakat Adat di Sumbar
Pemerintahan 29/04/2025
KOMPI Duga Defisit Kas Daerah Karena Keserakahan
Pemerintahan 30/04/2025
Redistribusi Tanah untuk Rakyat: Komitmen Menteri ATR di Harlah Nahdlatul Wathan
Pemerintahan 03/05/2025
Wamen ATR/BPN Tinjau Kantah Kendal: Tekankan Pengelolaan Pertanahan yang Cepat, Teliti, dan Sesuai Aturan
Pemerintahan 28/04/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Fakta Bekasi
Follow US

© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?