Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT- Terkait permasalahan tekhnis kegiatan pembuatan WC sultan senilai hampir Rp200 juta yang viral beberapa waktu lalu di Kabupaten Bekasi, dan kini sudah dalam pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), GP Ansor Kabupaten Bekasi menilai ada kepanikan yang jelas terlihat pada Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.
Ketua GP Ansor Kabupaten Bekasi Ahmad Tetuqo Taqiyuddin mengatakan, kasus wc sultan membuat kepanikan bupati, sehingga roda pemerintahan saat ini terkesan berjalan lambat dan terkesan tidak ada sosok pemangku kebijakan yang dapat mengelola pemerintahan daerah dengan baik.
“Kasus wc kan sudah diperiksa KPK, beberapa pejabat kepala dinas dan PPK dalam kegiatan wc sultan sudah diperiksa. Tentu saja ranah KPK bukan untuk sekelas kepala dinas atau PPK, tapi kepala daerah dan oknum anggota DPRD yang sangat mungkin terlibat,” ungkap pria yang lebih akrab disapa Ated ini.
Bahkan diketahui, kata Atet, wc sultan ini sudah direncanakan pada 2018 lalu namun tidak dilaksanakan karena beberapa alasan. Sampai akhirnya, pada APBD Perubahan 2020, mengatasnakan adaptasi hidup baru menghadapi tatap muka di sekolah, Pemkab Bekasi nekat merealisasikan wc sultan.
“Sejauh ini tidak ada proyek fisik dengan anggaran besar direalisasikan di APBD Perubahan. Hanya wc sultan ini yang nekat direalisasikan. Padahal urgensinya tidak ada. Kami melihat kegiatan ini merupakan pesanan bupati, itu sebabnya dia (bupati) panik,” terangnya.
Ditambahkan, kepanikan bupati semakin terlihat dengan lambatnya sistem pemerintahan yang ada saat ini. Penyerapan anggaran yang kecil tahun lalu ditambah banyaknya utang pekerjaan yang belum dibayarkan dan saat ini APBD pun belum disahkan.
“Saat ini bupati lebih terlihat menyelamatkan diri mencari alibi dibanding mengurus roda pemerintahan. Semuanya berjalan lambat dan carut marut,” ujarnya.
Atet menilai, bupati receh dan bupati aji mumpung kini tersemat di Eka Supria Atmaja. Hal ini didasari karena Eka lebih sibuk menimbun pundi kekayaan pribadi dibanding memperbaiki kesalahan bupati sebelumnya. Bahkan dari pekerjaan, Eka belum menunjukkan hasil kerjanya yang signifikan.
“Semua programnya (bupati) hanya kepentingan pribadi dan golongan. Dua kali tambah baik dalam slogannya jelas hanya slogan tanpa hasil,” kritiknya. (mot)
