Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT– Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menunjuk Plt baru dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Padahal, setelah dua kali selama tiga bulan, Pj Bupati Bekasi harus menunjuk pejabat definitif, bukan malah menunjuk Plt baru. Kebijakan ini dianggap absurd dan sama seperti keputusan bupati sebelumnya alm Eka Supria Atmaja yang memilih Plt ketimbang pejabat definitif. Dilain sisi, Pj Bupati Bekasi ditunjuk Kemendagri untuk menuntaskan persoalan yang ada di Kabupaten Bekasi, termasuk mengisi kekosongan jabatan. Namun sampai saat ini promosi mutasi tidak terealisasi dan menimbulkan pertanyaan besar, apakah ada yang salah?.
Alumni GMNI Bekasi Bambang Hariyanto menilai, keputusan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menunjuk Plt tidak berbeda dengan gaya kepemimpinan bupati sebelumnya. Meski tidak menyalahi aturan, keputusan menunjuk pejabat eselon III untuk menjabat Plt merupakan jalan pintas agar tidak memerlukan persetujuan Kemendagri.
“Ini kan jalan pintas aja, harusnya sudah ada definitif karena sudah dua kali tiga bulan OPD diisi Plt. Apalagi kalau penunjukan pejabat eselon III untuk jadi Plt tidak perlu menunggu persetujuan Mendagri, cukup ditangan Pj Bupati. Gayanya sama aja, gak perlu gelar banyak kalau kebijakannya sama seperti mantan kepala desa dua periode,” ungkapnya.
Ditambahkan, ada hal besar yang perlu didalami terkait promosi dan mutasi yang belum bisa direalisasikan. Jika SK Pj Bupati Bekasi sesuai aturan, tentu janji manis promosi mutasi pada September lalu bisa direalisasikan. Terbukti, Mendagri belum memberikan persetujuan promosi mutasi sampai saat ini.
“Kalau SK Pj Bupati tidak masalah, kenapa promosi mutasi terhambat?. Anggap saja SK nya benar, tapi kok malah memilih Plt dibanding menempatkan pejabat definitif. Ada hal yang mengganjal ini, sehingga Kemendagri belum menyetujui promosi mutasi versi Pj Bupati Bekasi,” katanya.
Menurut Bambang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus ikut bertanggungjawab dengan pilihannya untuk merekomendasikan Dani Ramdan menjadi Pj Bupati Bekasi. Sebab, keputusan absurd Pj Bupati Bekasi juga akan berdampak pada kredibilitas gubernur.
“Kang Emil (sapaan Ridwan Kamil) perlu tahu bahwa keputusan Pj Bupati Bekasi juga akan berdampak pada kredibilitasnya sebagai pemimpin Jawa Barat. Jangan sampai rekomendasinya kepada Dani Ramdan salah, karena keputusan dia (Dani Ramdan) yang menimbulkan polemik,” tutupnya.
Perlu diketahui, beberapa OPD yang kembali diisi Plt yakni Dinas Lingkungan Hidup (Eman Sulaeman), Dinas Perindustrian (Syafri Donny Sorait), Dinas Perikanan (Sumarno), Badan Pengelola Keuangan Daerah (Yudhi Aldriand Danial), Dinas Perhubungan (Sukri), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Beni Saputra), Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Nur Chaidir), Direktur RSUD Kabupaten Bekasi (dr Alamsyah) dan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Juniardiana Rosatijawan).
