Faktabekasi.com, CIKARANG PUSAT—Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), membahas beberapa aset daerah yang masih belum jelas sampai saat ini.
“Ya, hari ini kita mengagendakan rapat kerja dengar pendapat untuk membahas permasalahan aset daerah yang masih banyak tanpa kejelasan,” Kata Ketua Komisi I Yudi Darmansyah, Selasa (20/3).
Masih kata Yudi, menurutnya masih banyak aset daerah baik dalam bentuk tanah maupuan bangunan yang sampai sekarang belum tertib 100 persen, bahkan belum tersertifikasi oleh BPN. Karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak menyerahkan.
“Karena belum dijalankan oleh mereka (SKPD) jadi tidak singkron antara dinas terkait dengan BPN, itu kendalanya selama ini,” kata Politisi dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) ini.
Selama ini banyak yang belum mengajukan sertifikasi, padahal BPN sudah menunggu kaitan pengajuan yang dilakukan dinas tersebut. Ia mengaku masih banyak yang belum mengajukan salah satunya Tanah Kas Desa (TKD).
“Kalau memang jelas punya Pemda itu kan cukup berpotensi untuk pengelolaannya agar menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti TKD kan bisa disewakan kalau setatus hukumnya jelas, target kita (Komisi I) harus beres di 2018 soal aset ini,” tegasnya. (fb)
