Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT – Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dalam waktu dekat akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek galian pipa PDAM di sepanjang ruas Jl. Raya Cikarang – Cibarusah. Sidak dilakukan untuk memastikan bahwa proyek galian pipa PDAM yang dikerjakan oleh PT. Gapura Fajar Langgeng itu sesuai dengan ketentuan yang ada.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno mengatakan PT. Gapura Fajar Langgeng selaku pelaksana proyek harus memasang garis pengaman di setiap lokasi galian. Hal itu dinilai perlu dipasang agar pengendara dapat lebih waspada dan tidak terperosok ke dalam lubang.
“Harusnya ada, kalao nggak ada kita stop karena sudah makan korban dan itu nyawa manusia,” kata Taih Minarno, Senin (07/05).
Baca juga: Pengendara Motor Tewas Tertimpa Dum Truk di Galian PDAM
Selain memasang garis pengaman, sambungnya, PT. Gapura Fajar Langgeng juga harus memiliki tenaga yang mampu mengatur lalu lintas bekerjasama baik dengan kepolisian atau dinas perhubungan setempat.
“Karena yang mengerti kan mereka (Polisi dan Dishub-red). Dia nggak bisa kerja begitu saja apalagi bikin galiannya juga seenaknya. Harus bekerjama dengan Polisi dan Dishub untuk membantu pengaturan lalu lintas,” ucapnya.
Ia pun mempertanyakan pengawasan yang dilakukan pihak PDAM Tirta Bhagasasi atau PT. Moya Bekasi Jaya selaku penunjuk PT. Gapura Fajar Langgeng. “Harusnya kan ada pengawasannya. Artinya setiap ada pekerjaan harus ada orang yang mengawasi. Ini jangan-jangan nggak ada, termasuk konsultannya,” kata dia.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bekasi itu menambahkan selain melakukan sidak pihaknya pun akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mempertanyakan keterlambatan proyek tersebut. Apalagi beradasarkan informasi yang diterimanya, pihak PDAM menargetkan proyek tersebut rampung di bulan April 2018.
“Nanti kita lihat juga perjanjian kerjasamanya antara vendor dengan pelaksana proyek seperti apa karena di dalam kontrak itu harusnya kan jelas dikerjakana dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari bulan apa sampai bulan apa dan dari tahun berapa ke tahun berapanya. Aturan di dalam kontrak juga seharusnya kan jelas, kalau pelaksanaannya terlambat kemudian dikasih waktu sampai berapa bulan lagi. Kalau nggak bisa juga ya tinggal diputus kontrak. Kalau pelaksana nggak mampu ya kenapa nggak, yang penting masyarakat jangan dirugikan karena terlalu lambat pengerjaannya,” ucapnya.
Dirinya pun menegaskan bahwa pelaksana proyek minimal harus memperbaiki jalan yang digali minimal dalam keadaan semula. “Itu minimal, kalau bisa lebih bagus dari semula. Nggak bisa ditinggal begitu saja karena itu jalan negara, pake uang negara. Kalau dibiarkan berarti ngerusak negara juga doang,” cetusnya. (fb)
