Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT- Kas daerah Pemkab Bekasi mengalami defisit lantaran banyaknya pengeluaran belanja dibanding pendapatan di triwulan I tahun 2025. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sampai saat ini belum dibayarkan. Sementara proyek-proyek besar diawal tahun sudah dilaksanakan yang menelan anggaran hingga ratusan miliar. LSM Kompi menduga, ini terjadi karena keserakahan penjabat bupati Bekasi Dedy Supriyadi.
Ketua LSM KOMPI Ergat Bustomy Ali menjelaskan, selama puluhan tahun Kabupaten Bekasi belum pernah melaksanakan pekerjaan fisik hingga ratusan miliar diawal tahun apalagi di triwulan I. Baru tahun ini sejak Pj Bupati Bekasi Dedy Supriyadi memimpin hingga pelantikan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, pekerjaan besar dilaksanakan pada awal tahun.
“Ini pertama kalinya proyek-proyek besar dilaksanakan pada Maret 2025, gak pernah ini terjadi. Kami menduga ini sengaja dipercepat dengan maksud dan tujuan tertentu, karena dampak negatif yang terjadi sangat luar biasa,” terang Ergat.
Ditambahkan, pendapatan dari pajak dan lainnya pada triwulan I masih sangat minim untuk membiayai proyek besar yang bernilai ratusan miliar. TPP sampai gaji PPPK yang sebelumnya sudah disiapkan harus digeser untuk membayar proyek besar yang pekerjaannya diduga sudah dipesan untuk dipercepat.
“Efek domino yang dihasilkan adalah tertundanya TPP pegawai pemda dan gaji PPPK yang belum dibayarkan. Belum lagi, saat ini tiap OPD harus menahan pencairan kegiatan karena kas daerah menipis. Kami menduga bahwa ini (pekerjaan proyek) sengaja dipercepat karena keserakahan,” katanya.
Salah satu ASN Pemkab Bekasi mengatakan, selama puluhan tahun mengabdi, baru tahun ini pekerjaan besar dilaksanakan pada awal tahun. Biasanya, pekerjaan besar dilaksanakan pada pertengahan tahun disesuaikan dengan kas daerah.
“Bukan baru tender di Maret, tapi pelaksanaan sudah di bulan Maret. Ini baru pertama kali saya alami selama puluhan tahun mengabdi disini. Ya sampai saat ini TPP belum cair juga, katanya kas daerah kosong,” ungkap ASN yang namanya minta dirahasiakan. (***)
