Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi melalui Komisi III menyikapi pencemaran kali Cilemahabang. Menurut Wakil Ketua Komisi III Cecep Noor dimana sebelumnya sudah memberikan peringatan terhadap WTP pengelola kawasan agar serius dalam mengelola limbah agar tidak mencemari kali yang ada di Kabupaten Bekasi.
“Kami (Komisi III) sudah sering melakukan sidak kelapangan, terutama WTP-WTP yang ada di kawanan industri. Bukan hanya itu kami juga memberikan warning kepada pengelola kawasan tentang WTP yang mana harus ada keseriusan dari pengelola WTP masing-masing kawasan, karena tidak semua pabrik tunduk kepada aturan secara normatif,” kata dia.
Menurut Cecep Noor masalah limbah itu ada hitungan (pembayaran) bagi setiap pabrik kepada WTP kawasan. Maka dari itu Pemkab Bekasi juga harus memeriksa kegiatan WTP agar tidak keceolongan membuang langsung limbah ke kali.
“Setiap limbah yang dibuang pabrik itu ada hitungannya, karena ada sistem berbayar kepada pihak WTP kawasan, secara otomatis semakin tinggi volume limbah semakin besar biayanya. makanya tolong Pemkab Bekasi dengan Dinas LH periksa jangan sampai mereka mambuang langsung tidak melalui WTP,” terang dia.
Politisi PPP ini menambahkan, permaslahan pencemaran kali di Kabupaten Bekasi tidak bisa juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, sudah seharusnya ini menjadi tanggung jawab semua masyarakat Kabupaten Bekasi secara kontrol.
“Pemkab Bekasi juga jangan hanya seremonial dengan sidak kemarin dilakukan Pj Bupati kemudian kali tiba-tiba bersih, tapi kedepan hitam kemabli. Karena itu harus ada tindakan dan sanksi terhadap pelanggar,” tegasnya.
“Ini harus dijadikan langkah atau upaya penindakan dan pencegahan oleh tim yang harus di bentuk pemerintah daerah, Pj harus segera membuat tim Satgas jadi artinya pengawasan harus diperketat terlebih di hulu kali,” sambungnya.
Soal kali Cilemahabang yang berwarna hitam Cecep Noor meyakini pihak kawasan tidak mau disalahkan sendiri, karena limbah masuk ke kali sehingga mencemari. Maka dari itu Pemkab Bekasi harus segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan limbah tujuannya sebagai rem bagi perusahaan yang ingin membuang limbah ke sembarangan.
“Saya yakin pencemaran yang terjadi di Kali Cilemahabang pihak kawasan tidak mau disalahkan, karena pasti mereka mengaku bahwa itu tidak semua itu dari kawasan, nah ini yang harus menjadi permasalah karena itu Pemda harus segera membentuk Perda Pengelolaan Limbah untuk segera di terbitkan payung hukumnya, dibuat kajian akademisnya dan bagaimana sanksinya bagi perusahaan yang kedapatan membuang limbah ke kali,” tandasnya. (FB)
