Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT – Torehan prestasi terus diukir Pemerintah Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Wakil Bupati Eka Supria Atmaja.
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017.
Opini WTP ini merupakan yang keempat kalinya bagi Kabupaten Bekasi sejak 2014.
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2017.
Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa, Senin (28/05) lalu di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Jalan Mohamad Toha, Bandung.
Saat menerima LHP, Bupati Bekasi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar serta jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Neneng bersyukur dan berterimakasih karena bisa mempertahankan hasil yang baik ini. Khususnya kepada jajaran perangkat daerah Kabupaten Bekasi yang telah bekerja keras sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
Neneng berharap ke depan jajarannya terus dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Khususnya pengelolaan barang milik daerah.
Untuk diketahui, pada 29 Maret 2018 lalu, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada BPK.
Laporan itu terdiri dari Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo anggaran lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca serta Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa mengatakan, opini BPK merupakan pernyataan profesional para pemeriksa keuangan mengenai kewajaran laporan keuangan.
WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
“Opini yang diberikan pemeriksa termasuk opini wajar tanpa pengecualian merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan. Bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui atau kemungkinan terjadinya fraud di kemudian hari,” ungkap Arman.
BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Seperti terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Buku II dan III Laporan Hasil Pemeriksaan.
Namun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. (ADV)
