Fakta Bekasi, KABUPATEN BEKASI – Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Pelita Bangsa (IKA FH UPB), Magfurur Rochim, mendesak Kejaksaan Negeri (KEJARI) bersama Inspektorat Kabupaten Bekasi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kepala desa di Kabupaten Bekasi terkait pengelolaan Dana Desa (DD) dan Tanah Kas Desa (TKD).
Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap maraknya dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa yang berpotensi merugikan keuangan negara dan masyarakat desa.
Menurut Magfurur Rochim, Tanah Kas Desa & Dana Desa yang nilainya sangat besar harus diawasi secara ketat dan profesional agar benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendesak KEJARI bersama INSPEKTORAT Kabupaten Bekasi untuk melakukan audit menyeluruh dan transparan terhadap kepala desa se-Kabupaten Bekasi. Ini penting sebagai langkah pencegahan dan penegakan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang,” tegas Magfurur Rochim, Senin 05/01/2026.
Ia menegaskan bahwa audit bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan semata, melainkan untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Magfurur Rochim menilai, lemahnya pengawasan berpotensi membuka ruang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tingkat desa. Oleh karena itu, keterlibatan Kejaksaan Negeri Dengan Inspektorat Kabupaten Bekasi dinilai sangat penting untuk menjaga integritas pengelolaan dana desa.
“Jika para kepala desa bekerja sesuai aturan, audit tidak perlu ditakuti. Justru ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.
IKA FH UPB juga mendorong sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam melakukan pengawasan aktif terhadap penggunaan dana desa.
Magfurur Rochim berharap Kejaksaan Negeri bersama Inspektorat Kabupaten Bekasi dapat menindaklanjuti desakan tersebut sebagai bagian dari komitmen pemberantasan korupsi hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah, demi terwujudnya pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas di Kabupaten Bekasi.
