Fakta Bekasi, BEKASI – Di tengah dinamika ekonomi global dan ketatnya persaingan antarnegara dalam menarik modal asing, isu relokasi sejumlah perusahaan dinilai bukan alasan untuk panik. Momentum ini justru menjadi alarm penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat daya saing kawasan industri sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sebagai salah satu jantung industri terbesar di Indonesia, Jawa Barat menopang ribuan perusahaan nasional dan multinasional. Basis produksi mereka tersebar di wilayah strategis seperti Karawang, Purwakarta, Subang, Majalengka, Sumedang, hingga Kabupaten Bekasi—yang kini menyandang status sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.
Beralih ke Investment Retention. Paradigma keberhasilan ekonomi daerah kini mulai bergeser. Keberhasilan tidak lagi melulu diukur dari seberapa besar angka investasi baru yang masuk setiap tahunnya.
Dalam praktik internasional, strategi investment retention (mempertahankan investor yang sudah ada) terbukti memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dan berkelanjutan. Menjaga investor lama agar tetap bertahan, melakukan reinvestasi, memperluas kapasitas produksi, dan membuka lapangan kerja baru dinilai sama krusialnya dengan memburu investor baru.
“Investor global saat ini tidak semata-mata mencari insentif fiskal. Mereka lebih mempertimbangkan kepastian hukum, stabilitas kebijakan, efisiensi birokrasi, kualitas infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, kelancaran logistik, serta hubungan industrial yang harmonis,” tulis analisis kebijakan Jon Soni Soelaksono Founder Papurinsi Industrial Partners.
7 Langkah Strategis Penguatan Daya Saing
Untuk memastikan Jawa Barat tetap menjadi tujuan utama investasi global, terdapat tujuh langkah utama yang perlu difokuskan oleh pemerintah daerah Konsistensi Regulasi: Menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, Digitalisasi Birokrasi: Mempercepat pelayanan perizinan berbasis digital yang transparan.
Link and Match Tenaga Kerja: Meningkatkan kompetensi pekerja lokal melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi, Kondusivitas Wilayah: Menjaga keamanan dan stabilitas di lingkungan kawasan industri, Infrastruktur Andal: Memperkuat infrastruktur penunjang dan kelancaran logistik, Kemitraan UMKM: Mengembangkan sinergi antara industri besar dengan UMKM lokal dalam rantai pasok dan Pemerintah sebagai Mitra: Memposisikan Pemda sebagai problem solver yang mampu memberikan solusi atas hambatan investasi.
Hindari kebijakan yang membebani Dunia Usaha sebaliknya, pemerintah daerah diimbau untuk menghindari kebijakan yang dapat memicu pembengkakan biaya operasional perusahaan (high-cost economy). Regulasi yang tumpang tindih, birokrasi berbelit, pungutan tidak efisien, serta perubahan kebijakan mendadak tanpa masa transisi yang cukup, menjadi faktor yang dapat mengusir investor.
Jika daya saing ini berhasil dijaga, dampak positifnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari penyerapan tenaga kerja yang optimal, pertumbuhan UMKM, hingga peningkatan penerimaan daerah. Pada akhirnya, Jawa Barat tidak perlu berlomba-lomba memproduksi banyak regulasi. Provinsi ini hanya perlu menjadi daerah yang paling konsisten dalam menghadirkan kepastian hukum, efisiensi birokrasi, dan iklim usaha yang stabil. Karena pada ekosistem bisnis global, daya saing adalah kunci utamanya. (***)
