Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027 serta Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja) pada Senin (12/01/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sari Pacific, Jakarta, ini menegaskan pentingnya konsistensi dalam sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah guna memastikan efektivitas perencanaan, penganggaran, serta capaian kinerja yang berorientasi pada hasil.
“Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Sinkronisasi usulan tahun 2027 perlu segera dilakukan meskipun saat ini masih awal tahun 2026. Penyusunan perencanaan oleh setiap satuan kerja (satker) harus dilakukan secara efektif dan efisien, tidak sekadar formalitas, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja, sehingga dapat menjadi arahan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka kegiatan tersebut secara daring.
Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 telah mencapai 95,26 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran berjalan cukup efektif. Meskipun secara umum realisasi tersebut sudah sangat optimal, realisasi pada beberapa sumber dana, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), masih perlu terus diperkuat.
Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp9,49 triliun. Namun, dengan adanya kebijakan blokir anggaran sebesar Rp564 miliar, pagu efektif menjadi Rp8,93 triliun. Adapun PNBP Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,24 triliun. “Tiap tahun angka-angka ini terus berubah, namun sumber utama penerimaan tetap berasal dari layanan pertanahan, tata ruang, serta layanan lainnya. Oleh karena itu, saya berharap seluruhnya dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi,” tegasnya.
Dalam konteks perencanaan Tahun 2027, ia menyampaikan bahwa usulan dari seluruh satker telah dialokasikan ke dalam tiga program utama. Target pendapatan Tahun 2027 direncanakan sebesar Rp3,285 triliun dengan dominasi layanan regional mencapai 99,7 persen. Hingga 9 Januari 2026, target pendapatan yang telah diinput oleh daerah tercatat sebesar Rp2,956 triliun.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa capaian realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN telah berada pada kategori optimal. “Namun demikian, masih terdapat ruang untuk terus meningkatkan capaian tersebut. Keterbatasan waktu dan belum optimalnya perhitungan sejak awal menjadi tantangan yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, pada Tahun 2026 kami akan memulai dengan penguatan mitigasi risiko,” ujarnya.
