Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Reading: KPK Didesak Usut Dugaan Aliran Dana Direksi Perumda TB ke HMK
Share
Sign In
Notification
Latest News
KPK Didesak Usut Dugaan Aliran Dana Direksi Perumda TB ke HMK
Pemerintahan
Plt Bupati : Kalau Saya Ingin Audit, Berarti Ada Masalah
Pemerintahan
YA Bantah Bebenah Imah Adalah Rutilahu
Pemerintahan
Didampingi PB PMII, Perwakilan Warga Kampung Pilar Cikarang Adukan Nasib Agraria ke DPR RI
Pemerintahan
Plt Bupati Janji Evaluasi Perumda TB
Pemerintahan
Aa
Aa
Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Fakta Bekasi > Blog > Pemerintahan > KPK Didesak Usut Dugaan Aliran Dana Direksi Perumda TB ke HMK

KPK Didesak Usut Dugaan Aliran Dana Direksi Perumda TB ke HMK

admin Published 17/03/2026
Share
2 Min Read
Alumni GMNI Bekasi Bambang Hariyanto

Cikarang Pusat, FAKTA BEKASI – Pasca diperiksa dewan pengawas Perumda Tirta Bhagasasi RR oleh KPK terkait kasus aliran dana suap ijon proyek, diduga ada aliran dana dari direksi Perumda TB ke tersangka HMK. Nilainya diduga mencapai miliaran rupiah. Dana tersebut dialirkan direksi ke seseorang berinisial JS untuk disetorkan ke HMK guna memuluskan jalannya menjadi direksi perusahaan air minum milik Kabupaten Bekasi ini.

Alumni GMNI Bekasi Bambang Hariyanto mengatakan, KPK juga harus mengusut dugaan suap aliran dana direksi Perumda TB ke tersangka kasus suap ijon proyek HMK. Diduga kuat, salah satu calon direksi menyetorkan sejumlah uang bernilai ratusan juta kepada JS (penghubung) agar proses penunjukkan dirinya sebagai direksi perumda berjalan lancar.

“Dipanggilnya salah satu dewan pengawas ke KPK harus menjadi pintu masuk bagi lembaga anti rasuah ini untuk memeriksa dugaan adanya aliran dana ke tersangka HMK. Jika ditotal angkanya miliaran, tapi yang melalui penghubung berkisar Rp500 jutaan,” paparnya.

Bambang menilai, HMK tidak hanya menerima suap ijon proyek, tetapi juga menerima suap untuk calon direksi perumda. Pada 14 Oktober 2025 lalu, Bupati Bekasi non aktif Ade Kuswara Kunang telah melantik dua direksi dan dua dewan pengawas independen.

“Kalau dewan pengawas Perumda TB sudah diperiksa terkait kasus suap, maka KPK juga harus memeriksa direktur umum dan tekhnik, karena kami menduga ada suap dalam proses pemilihan hingga pelantikannya. Harus dibuka secara terang benderang, agar kasus dugaan suap di Perumda juga bisa selesai bersamaan dengan proses suap ijon proyek,” tambahnya.

Bambang beranggapan, penunjukkan direksi dan dewan pengawas baru di Perumda TB tidak terlepas dari peran lingkaran Kuasa Pemilik Modal (KPM) yang saat itu adalah bupati non aktif ADK. Pemeriksaan RR sebagai saksi kasus suap, mengindikasikan ada hal serupa yang dilakukan direksi baru lainnya.

“Bukan rahasia umum, untuk mendapatkan jabatan strategis perlu modal besar. Bahkan salah satu upaya direksi menerima pegawai baru bisa juga menjadi tambahan bonus setelah mereka duduk dikursi empuk direksi,” pungkasnya. (***)

You Might Also Like

Plt Bupati : Kalau Saya Ingin Audit, Berarti Ada Masalah

YA Bantah Bebenah Imah Adalah Rutilahu

Didampingi PB PMII, Perwakilan Warga Kampung Pilar Cikarang Adukan Nasib Agraria ke DPR RI

Plt Bupati Janji Evaluasi Perumda TB

Rutilahu Desa Sukaresmi Diklaim Cakades, Jadi Alat Kampanye

admin 17/03/2026
Share this Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article Plt Bupati : Kalau Saya Ingin Audit, Berarti Ada Masalah

Paling Banyak Dibaca

Jembatan Kuning Citarum Berpotensi Jadi Cagar Budaya, TACB Kab. Bekasi Paparkan Dasar Hukum Lintas Wilayah
Pemerintahan 09/03/2026
Jababeka Luncurkan Malibu Walk, Andalkan Kekuatan Ekosistem Industri untuk Dongkrak Nilai Investasi
Bisnis 23/02/2026
Woww, Perumda TB Terima Puluhan Pegawai Baru
Pemerintahan 19/02/2026
Perkuat Harmoni dan Kepedulian Berkelanjutan, LippoLand Dukung Kenyamanan Ibadah Warga Cikarang
Bisnis Pemerintahan Sosial 25/02/2026
Sekjen ATR/BPN Pastikan Perencanaan Anggaran Tahun 2026 Matang Sejak Awal
Pemerintahan 28/02/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Fakta Bekasi
Follow US

© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?