Fakta Bekasi, Kabupaten Bekasi- Forum Tata Kelola (FORTALA) Indonesia mengingatkan Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja untuk menempatkan pejabat tinggi pratama yang memiliki integritas untuk membangun Kabupaten Bekasi lebih baik jika dilakukan mutasi rotasi. Ada lima dinas yang hampir setiap tahunnya kerap mendapatkan penilaian buruk dari hasil audit BPK, yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi dan Badan Pendapatan Daerah.
Direktur Kebijakan Publik FORTALA Ergat Bustomy mengungkapkan, sejak tahun 2022 kelima OPD selalu mendapatkan penilaian buruk dari BPK karena banyak ditemukan kegiatan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Jika mutasi, Plt. Bupati Bekasi harus jeli dan tepat menempatkan pejabat yang memiliki kinerja baik, bukan karena hal lain.
“Kami ingatkan Plt bupati, jangan sampai melakukan pembiaran atau menempatkan pejabat tinggi pratama yang kinerjanya buruk. Kami memiliki data audit BPK sejak 2022, lima dinas ini selalu menjadi langganan temuan BPK. Kalau mau bersih, ya harus menempatkan pejabat yang punya integritas,” paparnya.
Dibeberkan, DLH memiliki catatan yang berpotensi merugikan keuangan negara paling banyak sejak 2022. Ditambah, kepala DLH DS juga sudah ditetapkan sebagai tersangka penjahat lingkungan. Jika tidak diganti, maka ada yang salah dari kebijakan Plt bupati.
“DLH itu temuannya banyak, mulai dari belanja BBM truk sampah, setoran retribusi sampah, penunjukan PT TPW yang terindikasi pemborosan hingga Rp4,8 miliar lebih, sewa excavator sampai menjadi penjahat lingkungan. SDABMBK dan Cipta Karya juga banyak temuannya, dan itu harus menjadi atensi Plt bupati untuk mengganti kepala dinasnya,” terangnya. (***)
