Fakta Bekasi, Cikarang Pusat – LSM KOMPI menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Pemkab Bekasi, Kamis 19/11/2026. KOMPI menuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi untuk mengusut penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Beni Sugiarto dalam proyek pembangunan puskesmas Sukasejati tahun 2025 yang menelan anggaran Rp7,1 miliar.
KOMPI menilai ada penyalahgunaan dalam pembangunan Puskesmas Sukasejati karena status tanah masih dalam gugatan. Pemilik tanah grup ISPI mengaku telah memberikan tanah tersebut sebagai fasos, namun belum tercatat dalam aset. Ditambah, status tanah tersebut sedang dalam proses gugatan di persidangan.
“Ini keteledoran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam proses pembangunan Puskesmas Sukasejati. Bangunan tersebut kami duga Ilegal, karena lahan tersebut bukan milik Pemkab Bekasi. Ini kan abuse of power yang dilakukan kepala dinas Beni Sugiarto,” terang Ketua Umum LSM KOMPI Ergat Bustomy.
Ditambahkan, Puskesmas Sukasejati telah diresmikan oleh Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja. Dikhawatirkan, tanah tempat berdirinya puskesmas yang sedang dalam proses gugatan di persidangan, Pemkab Bekasi kalah. Sehingga bangunan puskesmas harus dibongkar dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah menghaburkan uang negara Rp7,1 miliar.
“Kami menduga banyak pihak terlibat sehingga pembangunan bisa terealisasi. Bagaimana bisa status tanah yang belum jelas bisa dibangun? Semua harus diusut, semua harus diperiksa. Ini hanya satu kasus saja, kami menduga ada pembangunan lain yang seruoa namun belum diketahui,” paparnya saat berorasi.
KOMPI meminta Kejari Kabupaten Bekasi untuk segera mengusut persoalan ini dan dilakukan dengan transparan. Masyarakat juga harus memeriksa pembangunan yang dilakukan Pemkab Bekasi, jika ada pelanggaran yang terjadi segera laporkan. Karena KOMPI sudah melakukan pengecekan ke bagian aset, terdapat ratusan pembangunan yang status tanahnya belum jelas.
“Kami ingin masyarakat terlibat dalam pembangunan, dengan bersama-sama melakukan pengecekan status tanah atau legalitas pembangunannya. Kejari Kabupaten Bekasi juga diharap dapat menindaklanjuti kasus ini dengan transparan,” tutupnya. (***)