Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT–Ratusan warga Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Senin (3/9/2018) siang.
Kedatangan mereka, terkait adanya kecurangan yang dilakukan oknum panitia Pilkades desa tersebut. Indikasi terjadinya kecurangan yang nyata dirasa warga yakni adanya selisih jumlah antara surat undangan pencoblosan dengan surat suara yang berada di dalam kotak suara.
Koordinator Aksi Rudi mengatakan, kecurangan yang dilakukan Panitia Pilkades terlihat sangat kentara, sehingga pihaknya meminta agar dilakukan pemilihan ulang.
Baca juga: Minta Coblos Ulang Ratusan Warga Kalangsari Demo DPRD
“Bayangkan saja masa jumlah surat undangan dengan surat suara yang di kotak suara ada selisih, yang mencoblos lebih dari 100% masyarakat. Ada perbedaan surat suara katanya ada 29 surat, lebih banyak surat suara dibandingkan surat undangan,” kata dia.
“pada prinsipnya kami minta keadilan untuk menyelesaikan sengketa pilkades secepatnya supaya tidak terjadi efek terlalu tinggi seperti kesenjangan dimasyarakat, kericuhan, keributan maupun hal lainnya yang merugikan,” bebernya,” sambungnya.
Sebelum memutuskan untuk mendatangi DPMD, pihaknya mengaku telah mencoba membuka komunikasi dengan anggota panitia pilkades, namun mereka menganjurkan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang surat undangan.
“Tetapi tidak ditindaklanjuti oleh ketua panitianya, saya coba buka komunikasi dengan ketua panitia by phone tapi dia anggap ini sudah selesai walaupun ada selisih. Jadi tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga kami memilih untuk menyampaikan aspirasi kami ke Pemda,” bebernya.
Dengan segala bukti-bukti dan berkas yang mereka miliki dan diserahkan langsung ke DPMD, pihaknya meminta agar sesegera mungkin persoalan di desanya untuk dapat diselesaikan, dan meminta agar dilakukan pemilihan ulang kepala desa.
“Tentunya kita menunggu DPMD untuk memroses sesuai aturan, kami minta secepatnya diselesaikan, kalo tidak terpenuhi kita akan menempuh kejalur yang lebih tinggi lagi, kami merasa sudah benar,” jelasnya.
Selain itu, Kata Rudi bilamana pemilihan ulang kepala desa terbentur persoalan dana, warga telah bersepakat untuk secara sukarela mendanai. “Kami tahu kalau pilkades ditanggung APBD, kalaupun pemdanya nggak mau membiayai dengan beberapa alasan kami siap swadaya, karena dulu pada pilkades sebelumnya juga kami swadaya dalam melakukan pemilihan ulang, dulu dibiayai para kandidat,sehingga kita tunggu bagaimana keputusan Kepala DPMD,” tandasnya. (FB)
