Fakta Bekasi, CIKARANG TIMUR–Warga Kabupaten Bekasi diminta lebih melihat konten dari program kerja pasangan calon presiden wakil presiden, ketimbang meramaikan perdebatan di media sosial. Pilih pasangan yang memiliki solusi terkait sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten Bekasi.
Hal tersebut terungkap dalam diskusi publik bertajuk Sepekan Jelang Pemilihan: Siapa Punya Solusi Permasalahan di Kabupaten Bekasi, Rabu (10/4/2019). Diskusi digelar oleh Kelompok Kerja Wartawan Kabupaten Bekasi.
Diskusi sebenarnya menghadirkan perwakilan dari pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma’rif Amin yakni caleg sekaligus Ketua TKD Jabar Dedi Mulyadi serta perwakilan dari kubu 02 Prabowo-Sandiaga Uno yaitu caleg yang juga Anggota BPN Obon Tabroni. Namun, beberapa saat jelang diskusi dimulai, Dedi Mulyadi tidak bisa hadir.
“Baiknya dan alangkah lebih bijak memang kita harus lebih mengetahui apa yang kedua kandidat ini tawarkan untuk Kabupaten Bekasi. Minimal, dari visi misi dan program kerja, ada yang bisa menjawab persoalan di Kabupaten Bekasi yang lebih spesifik,” kata Pengamat Politik dan Kebijakkan Publik Universitas Islam 45 Bekasi, Adi Susila, yang hadir sebagai narasumber dari kalangan akademisi.
Kabupaten Bekasi, meski dijuluki sebagai daerah industri terbesar se-Asia Tenggara, namun angka pengangguran justru terbilang tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat, pada 2017, jumlah pengangguran di Kabupaten Bekasi mencapai 172.412 orang atau 10,97 persen dari total jumlah angkatan kerja.
Persoalan itu, lanjut Adi, yang seharusnya ditelusuri oleh warga selaku pemilik suara. “Dari persoalan itu, siapa sih memiliki solusi yang dapat menekan angka pengangguran. Tapi telaah juga, apakah solusi itu konkret atau justru sulit direalisasikan,” ujarnya.
Selain itu, Kabupaten Bekasi harusnya menjadi daerah yang diistimewakan. Hal itu dilihat dari jumlah devisa yang diterima negara dari industri yang beroperasi di Kabupaten Bekasi. Namun, devisa itu justru tidak sebanding dengan dana kembali yang diterima daerah, baik melalui dana alokasi khusus maupun dana alokasi umum.
“Adakah kandidat yang berani membuat aturan khusus bahwa daerah yang memberikan devisa besar akan diberi program khusus. Tidak harus lewat dana perimbangan namun juga program yang langsung dinikmati warga seperti dibangun ribuan sekolah per tahun atau seperti apa,” ucapnya.
Lebih lanjut, Adi pun berharap, pemimpin yang terpilih yakni mereka yang bisa memberantas segala bentuk tindakan ilegal yang terjadi di Indonesia, mulai dari sektor perdagangan, ketenagakerjaan hingga kesehatan.
“Seperti illegal fishing, penjualan barang selundupan atau bahkan keberadaan tenaga kerja asing yang ilegal. Ini tentu tidak melalui pajak dan merugikan negara. Kemudian soal jaminan kesehatan, BPJS, harus ada yang bisa mengubah sistemnya hingga tidak ada tunggakan serta tidak ada warga yang ditolak karena menggunakan BPJS,” kata Adi.
Sementara itu, Obon Tabroni memastikan persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu prioritas pasangan 02. Menurut dia, menekan angka pengangguran merupakan langkah nyata memberantas kemiskinan.
Obon pun mengkritik lemahnya pengawasan pemerintah saat ini sehingga banyak lapangan kerja yang justru diisi oleh tenaga asing. “Di pabrik perbatasan Bekasi-Karawang, saya pernah ke sana. Di situ ada pegawai asing, di suratnya itu pegawai berposisi sebagai presiden direktur tapi kerjaannya malah potongin besi, ini berarti pengawasan yang lemah. Kasus ini sering ditemukan di Kabupaten Bekasi, tapi pemerintah tidak pernah bertindak tegas,” kata Obon yang juga Wakil Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.
Dikatakan Obon, pasangan Prabowo-Sandiaga telah berkomitmen untuk memberi anggaran lebih untuk membayar defisit BPJS agar warga dapat menikmati fasilitas dengan maksimal. “Anggarannya di mana, kami akan potong anggaran-anggaran yang tidak jelas hingga Rp 500 triliun untuk pembiayaan jaminan kesehatan. Ini komitmen yang konkret,” ujarnya.
Lebih jauh, Obon menyayangkan ketidakhadiran Dedi Mulyadi sebagai dari perwakilan pasangan 01 dalam diskusi tersebut. Padahal, warga ingin mengetahui program serta dukungan calon terhadap persoalan yang terjadi.
“Harusnya memang hadir kubu sebelah hadir tapi entah kenapa tidak hadir. Padahal kami telah memersiapkan diri karena tentu dari diskusi ini warga menilai bagaimana kepedulian kepada warga. Jangan sampai yang tidak hadir membuktikan bahwa dirinya tidak peduli. Saya sendiri sangat menyayangkan perwakilan 01 tidak datang,” kata dia. (FB)
