Fakta Bekasi, JAKARTA–Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menggelar pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna membahas berbagai persoalan strategis dalam penguatan ekosistem industri tekstil nasional dari sektor hulu hingga hilir.
Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto, mengungkapkan bahwa Bea dan Cukai menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan pelaku industri, khususnya terkait kelancaran pasokan bahan baku bagi perusahaan tekstil dan garmen.
Menurut Anne, pihak Bea dan Cukai memahami karakteristik kawasan berikat yang sebagian besar diisi oleh perusahaan berorientasi ekspor serta memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, sehingga membutuhkan dukungan regulasi yang sederhana dan adaptif.
“Bea dan Cukai saat ini bergerak semakin progresif, transparan, terbuka, dan berbasis digital,” kata Anne, Rabu (3/12).
Ia juga menegaskan pentingnya peran Bea dan Cukai bersama kementerian terkait dalam menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri. Kebijakan teknis seperti rekomendasi impor dan perizinan, lanjutnya, seharusnya disusun berdasarkan kapasitas produksi riil, bukan sekadar kapasitas terpasang, agar tidak memicu kelangkaan pasokan pada sektor padat karya seperti tekstil dan garmen.
Terkait kebutuhan bahan baku, Anne menegaskan bahwa impor masih menjadi keharusan untuk sejumlah komoditas yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Ia mencontohkan, Indonesia bukan negara penghasil kapas, sehingga impor tidak dapat dihindari. Hal yang sama berlaku untuk bahan baku poliester.
Selain persoalan bahan baku, AGTI turut menyoroti maraknya praktik thrifting yang dinilai berdampak terhadap industri dalam negeri. Anne menekankan perlunya sinergi antar-kementerian dalam menangani persoalan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, sekaligus tetap menjaga iklim impor yang sehat.
“Kami tidak menolak impor. Yang kami dorong adalah pemberdayaan produsen dalam negeri agar terus tumbuh, sembari tetap membuka ruang impor sesuai kebutuhan industri,” ujarnya.
AGTI berharap melalui audiensi ini terbangun koordinasi lintas kementerian yang semakin kuat, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran, berbasis data faktual, serta mampu memperkuat kemandirian dan daya saing industri tekstil dan garmen nasional di tingkat global. (***)
