Fakta Bekasi, KABUPATEN BEKASI– Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Rakyat Bersatu melalui Dewan Penasehatnya memberikan masukan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Bekasi, tentang potensi daerah sebagai kabupaten/kota nomor 1 di Indonesia dengan nilai investasi terbesar sekaligus bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Masukan tersebut perlu adanya kepastian hukum untuk para investor, yaitu dengan membuatkan regulasi turunan dari Undangan-Undang (UU) Cipta Kerja, tepatnya perlu dibuatkan Peraturan Darah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup).
“Kan Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 kemarin mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten/kota dengan nilai investasi terbesar se Indonesia dari BKPM. Sayang kalau Kabupaten Bekasi tidak berbenah akan potensi PAD yang sekarang sudah banyak menghilang, dari sektor Perizinan,” kata Dewan Penasehat LSM Barisan Rakyat Bersatu, Eko NS, saat diwawancarai Fakta Bekasi, Senin (17/10/2022).
Masih kata Alek Korek sapaan akrab Eko NS, kepastian hukum tersebut, bagi para investor yang menanamkan modal atau saham di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini untuk meningkatkan PAD. Sementara ini perizinan baik itu melalui Dinas Cipta Karya atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih mengacu kepada UU Cipta Kerja.
Alek menjelaskan, UU Cipta Kerja itu turunannya adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Kementrian. Selama ini Kabupaten Bekasi masih bertolak ukur pada itu, padahal induknya peraturan UU Cipta Kerja itu seharusnya Pemda Bekasi sudah membuat persiapan turunan UU Cipta Kerja yaitu diantaranya Peraturan Darah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup).
“Alasannya perizinan untuk berinvestasi itu di sesuaikan dengan keadaan darah masing-masing, sehingga para investor itu ketika membuat perizinan kepada Pemda Bekasi tidak bertabrakan dengan kultur, keadaan alam, kebutuhan ekonomi sosial terhadap masyarakat dan lingkungannya. Salah contoh!, Kabupaten Bekasi tidak akan sama dengan daerah lain, seperti Garut dan Semudang karena itu untuk menyusun SLF (Sertifikat Layak Fungsi) tentunya di sesuaikan dengan kultur dan kebutuhan darah setempat, maka itu lah perlu dibuat Perda atau Perbup, sebagai kepastian hukum untuk berusaha bagi para investor,” tandasnya. (FB)
