Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Reading: KPK Didesak Usut Dugaan Aliran Dana Direksi Perumda TB ke HMK
Share
Sign In
Notification
Latest News
Tawarkan Sembilan Program Kerja Sama dengan KPK, Sahli ATR/BPN Ungkap Keuntungan bagi Pemerintah Daerah Se-Sulut
Pemerintahan
Kementerian ATR/BPN dan KPK Jadikan Sulut Lokasi Percontohan Transformasi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan
Pemerintahan
LPCK Perbarui Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, Perkuat Momentum Pertumbuhan Properti
Bisnis
Hormati Proses Hukum, Ahmad Dedi Bantah Lari karena Dugaan Terlibat Suap
Hukum
Melalui Liga Jabar Istimewa, Piala Ibu Kapolres Bekasi U-12 Resmi Bergulir
Olahraga
Aa
Aa
Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Fakta Bekasi > Blog > Pemerintahan > KPK Didesak Usut Dugaan Aliran Dana Direksi Perumda TB ke HMK

KPK Didesak Usut Dugaan Aliran Dana Direksi Perumda TB ke HMK

admin Published 17/03/2026
Share
2 Min Read
Alumni GMNI Bekasi Bambang Hariyanto

Cikarang Pusat, FAKTA BEKASI – Pasca diperiksa dewan pengawas Perumda Tirta Bhagasasi RR oleh KPK terkait kasus aliran dana suap ijon proyek, diduga ada aliran dana dari direksi Perumda TB ke tersangka HMK. Nilainya diduga mencapai miliaran rupiah. Dana tersebut dialirkan direksi ke seseorang berinisial JS untuk disetorkan ke HMK guna memuluskan jalannya menjadi direksi perusahaan air minum milik Kabupaten Bekasi ini.

Alumni GMNI Bekasi Bambang Hariyanto mengatakan, KPK juga harus mengusut dugaan suap aliran dana direksi Perumda TB ke tersangka kasus suap ijon proyek HMK. Diduga kuat, salah satu calon direksi menyetorkan sejumlah uang bernilai ratusan juta kepada JS (penghubung) agar proses penunjukkan dirinya sebagai direksi perumda berjalan lancar.

“Dipanggilnya salah satu dewan pengawas ke KPK harus menjadi pintu masuk bagi lembaga anti rasuah ini untuk memeriksa dugaan adanya aliran dana ke tersangka HMK. Jika ditotal angkanya miliaran, tapi yang melalui penghubung berkisar Rp500 jutaan,” paparnya.

Bambang menilai, HMK tidak hanya menerima suap ijon proyek, tetapi juga menerima suap untuk calon direksi perumda. Pada 14 Oktober 2025 lalu, Bupati Bekasi non aktif Ade Kuswara Kunang telah melantik dua direksi dan dua dewan pengawas independen.

“Kalau dewan pengawas Perumda TB sudah diperiksa terkait kasus suap, maka KPK juga harus memeriksa direktur umum dan tekhnik, karena kami menduga ada suap dalam proses pemilihan hingga pelantikannya. Harus dibuka secara terang benderang, agar kasus dugaan suap di Perumda juga bisa selesai bersamaan dengan proses suap ijon proyek,” tambahnya.

Bambang beranggapan, penunjukkan direksi dan dewan pengawas baru di Perumda TB tidak terlepas dari peran lingkaran Kuasa Pemilik Modal (KPM) yang saat itu adalah bupati non aktif ADK. Pemeriksaan RR sebagai saksi kasus suap, mengindikasikan ada hal serupa yang dilakukan direksi baru lainnya.

“Bukan rahasia umum, untuk mendapatkan jabatan strategis perlu modal besar. Bahkan salah satu upaya direksi menerima pegawai baru bisa juga menjadi tambahan bonus setelah mereka duduk dikursi empuk direksi,” pungkasnya. (***)

You Might Also Like

Tawarkan Sembilan Program Kerja Sama dengan KPK, Sahli ATR/BPN Ungkap Keuntungan bagi Pemerintah Daerah Se-Sulut

Kementerian ATR/BPN dan KPK Jadikan Sulut Lokasi Percontohan Transformasi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan

Loh.. Loh.. Loh.. Sport Plus Cibarusah Diduga Terindikasi Kelebihan Bayar

Tingkat Pengangguran 8,78%: Industri, Pemerintah, dan Sekolah Duduk Bersama Susun Solusi Nyata untuk SDM SMK Kab. Bekasi

PAPURINSI Perkenalkan Platform Digital Penguatan Ekosistem Industri Bekasi

admin 17/03/2026
Share this Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article Plt Bupati : Kalau Saya Ingin Audit, Berarti Ada Masalah
Next Article “Mudik Aman Keluarga Bahagia”, Pengamat Puji Strategi Korlantas Polri Turunkan Risiko Kecelakaan

Paling Banyak Dibaca

Alumni GMNI Bekasi Minta KPK Panggil DH Sebelum Berangkat Haji
Pemerintahan 28/04/2026
Wamen Ossy: Revisi RTRWN Jadi Kunci Percepatan Pengembangan Jaringan Kereta Nasional
Pemerintahan 30/04/2026
Serahkan Ganti Kerugian Tol Cibitung – Cilincing, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bekasi Pastikan Hak Warga Tersalurkan Dengan Aman
Pemerintahan 29/04/2026
Kumpulkan Pengurus Organisasi Keagamaan Islam di NTB, Menteri Nusron Ajak Kerja Sama Selesaikan Sertipikasi Tanah Wakaf
Pemerintahan 30/04/2026
Dari Penjualan Impresif ke Serah Terima, Jababeka Bizpark Perkuat Ekosistem Bisnis
Bisnis 01/05/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Fakta Bekasi
Follow US

© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?