Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Reading: BPN Kembali Bayar 33 Bidang Tanah yang Ada di 8 Desa
Share
Sign In
Notification
Latest News
Kementerian ATR/BPN Pastikan Kesiapan Lahan Huntap dan Huntara bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatera
Pemerintahan
Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027, Sekjen ATR/BPN Tekankan Konsistensi Pusat dan Daerah
Pemerintahan
Pengangkatan Sumpah MPPP dan MPPW, Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN: Peran PPAT Krusial untuk Kualitas Layanan Pertanahan
Olahraga
Ikuti Peluncuran 166 Sekolah Rakyat, Wamen Ossy: Setiap Anak Indonesia Berhak atas Pendidikan yang Layak
Pemerintahan
Pastikan Ketersediaan Lahan dan Kepastian Hukum Kawasan Swasembada Pangan di Papua Selatan, Menteri Nusron Ungkap Telah Terbitkan Hak Seluas 328 Ribu Hektare
Pemerintahan
Aa
Aa
Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Fakta Bekasi > Blog > Pemerintahan > BPN Kembali Bayar 33 Bidang Tanah yang Ada di 8 Desa

BPN Kembali Bayar 33 Bidang Tanah yang Ada di 8 Desa

admin Published 23/01/2018
Share
2 Min Read

FAKTABEKASI. COM–Kantor BPN Kabupaten Bekasi kembali lakukan pemberian ganti rugi uang atas pembebasan tanah milik warga yang akan dibangun jalan tol Cibitung-Cilincing (Cibici) di kantor BRI Cabang Cikarang, Cikarang Selatan, Selasa (23/1).

Dodit Ketua PPK Pengadaan Tanah pada PUPR Pusat mengatakan, pemberian ganti rugi saat ini ada 33 bidang dari 8 desa di Kabupaten Bekasi dalam rangka percepatan pembangunan tol cibici.

“Jadi beberapa bidang di desa tersebut yang sudah di palidasi BPN akan PU bayar, dari delapan desa itu ada yang satu desa hanya satu bidang dan ada yang dua bidang kita kumpulkan di BRI Cabang Cikarang, karena kalau kita harus kesana memakan waktu yang cukup lama,” kata dia.

Tambah dia, delapan desa tersebut ialah, Desa Wana Sari, Telaga Asih, Sumber Jaya, Pantai Makmur, Segara Makmur, Buni Bakti dan Wana Jaya.

“Memang biasanya kita adakan di desa bersangkutan, karena ini gabungan jadi kita juga undang dari pihak desa/ kelurahan dan satgas,” lanjutnya.

Masih ada warga menolak, sesuai Undang-undang nomor 2 setelah musyawarah 14 hari kerja, sudah memberikan waktu kepada pemilik bidang, kalau mereka setuju silahkan mereka mengumpulkan berkas-berkas ke BPN, nanti BPN palidasi. Tapi kalau mereka tidak setuju sesuai undang-undang silahkan mereka menggugat ke pengadilan.

“Memang masih ada yang sudah lebih dari 14 hari pemilik bidang tidak bereaksi, untuk hal tersebut dari pihak pelaksana akan menginspalisir terhadap masalah-masalah tersebut, salah satunya kita ingatkan lagi ke warganya melalui desa, bila tetap tidak ada reaksi tetap kita undang dalam pembayaran bila tidak datang uangnya kita titip di pengadilan,”ungkapnya.

Sampai saat ini pihaknya belum ada uang bentuk ganti rugi yang dititipkan kepengadilan, karena sejauh ini banyak juga warga yang cukup bisa diajak kerja sama.

Bukan hanya itu pihaknya juga mempunyai pekerjaan rumah sebanyak 1000 bidang untuk di Kabupaten Bekasi masih tersebar di setiap desa, sebagian bidang tersebut merupakan tanah milik warga, milik instansi, tanah wakap dan tanah kas desa. (ger)

You Might Also Like

Kementerian ATR/BPN Pastikan Kesiapan Lahan Huntap dan Huntara bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatera

Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027, Sekjen ATR/BPN Tekankan Konsistensi Pusat dan Daerah

Ikuti Peluncuran 166 Sekolah Rakyat, Wamen Ossy: Setiap Anak Indonesia Berhak atas Pendidikan yang Layak

Pastikan Ketersediaan Lahan dan Kepastian Hukum Kawasan Swasembada Pangan di Papua Selatan, Menteri Nusron Ungkap Telah Terbitkan Hak Seluas 328 Ribu Hektare

Penuhi Kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan, Kementerian ATR/BPN Tengah Menyusun Pola Pembinaan Kapasitas SDM

admin 23/01/2018
Share this Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article Musrenbang Kelurahan Rawalumbu Bahas Tingkatkan Inflastruktur
Next Article Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Paling Banyak Dibaca

Dugaan Korupsi TKD Desa Karang Baru, Dilaporkan Ke Kejari Cikarang
Hukum Pemerintahan 06/01/2026
Lampaui Target, BPN Kab. Bekasi Puncaki Volume Layanan Pertanahan Se-Jawa Barat
Pemerintahan 26/12/2025
Jababeka Jalin Sinergi Strategis dengan BCA pada Tahun 2025, Ratusan Unit Jababeka Bizpark Terjual
Bisnis 01/01/2026
Ketua IKA FH UPB Desak Kejari dan Inspektorat Audit Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi
Hukum Pemerintahan 05/01/2026
Kasus TuPer DPRD Kabupaten Bekasi: LSM Tuding Kejati Jabar Tebang Pilih, 2 Tersangka Cuma Tumbal Perkara
Pemerintahan 05/01/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Fakta Bekasi
Follow US

© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?