Fakta Bekasi, KABUPATEN BEKASI — Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi, telah mengirimkan surat resmi kepada Ketua DPRD dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja) terkait mekanisme penyelenggaraan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Usulan ini diajukan sebagai langkah untuk memastikan potensi daerah benar-benar dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat, bukan hanya sebatas angka dalam laporan tahunan. Pembentukan pansus diharapkan bisa menanggulangi kesalahan mekanisme pengelolaan PAD dan mendorong transparansi.
”Fraksi Gerindra mendorong adanya Pansus PAD bukan untuk menambah beban pajak baru bagi masyarakat, melainkan agar pengelolaan potensi pendapatan daerah lebih optimal, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Helmi, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, Kabupaten Bekasi memiliki potensi PAD yang sangat besar sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia, namun potensi ini belum dikelola secara maksimal. Helmi juga menyoroti target PAD tahun 2025 sebesar Rp4,1 triliun dan menekankan pentingnya memastikan angka tersebut realistis serta sesuai dengan potensi riil yang ada. Ia meyakini sektor-sektor seperti restoran, kawasan industri di luar PBB, dan sumber-sumber lainnya masih memiliki ruang besar untuk berkontribusi.
”Gerindra ingin memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal berpihak pada rakyat, bukan membebani rakyat,” tegasnya.
Selain Pansus PAD, Fraksi Gerindra juga mendorong percepatan pembentukan Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Usulan ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan daerah dan menyelaraskan dengan kebijakan nasional.
Dalam surat resmi bernomor 08.24.1/S.Per/F-Gerindra 2025 yang ditandatangani oleh Helmi bersama Sekretaris Fraksi Teten Kamaludin, Gerindra menegaskan bahwa keberpihakan kepada rakyat menjadi inti perjuangan mereka di DPRD Kabupaten Bekasi.
Langkah politik ini bukan sekadar soal angka, melainkan bentuk komitmen Fraksi Gerindra dalam memastikan keadilan ekonomi bagi masyarakat. (***)
