Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Reading: Jelang HUT Ke-68, Komisi I Minta Pemkab Bekasi Tingkatkan Pelayanan Publik
Share
Sign In
Notification
Latest News
Perumda TB Tambah Pegawai dan Hapus Lembur, Komisi I DPRD Anggap Wajar
Pemerintahan
Woww, Perumda TB Terima Puluhan Pegawai Baru
Pemerintahan
Ketahanan Pangan hingga Kamtibmas Kondusif, Kinerja Kapolda Asep Edi Suheri Layak Dapat Penghargaan Presiden
Pemerintahan
Jababeka Bersama Transjakarta Resmikan Layanan Bus Transjabodetabek Rute Cawang–Cikarang Jababeka
Jababeka Bersama Transjakarta Resmikan Layanan Bus Transjabodetabek Rute Cawang–Cikarang Jababeka
Bisnis
Cetak Bibit Muda, PSSI Kabupaten Bekasi Resmi Gulirkan Liga U-9 Hingga U-12
Olahraga
Aa
Aa
Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Fakta Bekasi > Blog > Pemerintahan > Jelang HUT Ke-68, Komisi I Minta Pemkab Bekasi Tingkatkan Pelayanan Publik

Jelang HUT Ke-68, Komisi I Minta Pemkab Bekasi Tingkatkan Pelayanan Publik

admin Published 16/07/2018
Share
3 Min Read

Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari evaluasi perayaan ulang tahun ke-68 nanti.

“Masih banyak keluhan dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah, khususnya pelayanan di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan yang lainnya,” kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ranio Abdillah, Senin (16/7/2018).

Beberapa keluhan di bidang infrastruktur di antaranya adalah kondisi jalan kampung yang belum diperbaiki padahal masyarakat sudah mengusulkan kebutuhan perbaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

“Selain jalan kampung, keluhan infratsruktur yang jamak disampaikan oleh masyarakat adalah tidak adanya saluran air hujan, dan peresapan air hujan yang tidak memadai sehingga mengakibatkan genangan saat musim hujan,” kata dia.

Selanjutnya, kaitan dengan bangunan liar (bangli) yang menjamur dibahu jalan mengakibatkan kemacetan sering terjadi. “Bangli menjadi salah satu penyebab kemacetan, penertiban bangli juga menjadi salah satu pelayanan publik,” kata dia.

Untuk pelayanan dibidang kesehatan, lanjut Ranio mengatakan sampai saat ini Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi baru memiliki satu ruangan ICU dengan kapasitas 12 ranjang (pasien), ini juga seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Bekasi.

“Saya juga baru tahu RSUD baru memiliki satu ruangan ICU, itu termasuk pelayanan publik yang menurut saya penting untuk ditingkatkan. Pasalnya, dengan jumlah penduduk Kabupaten Bekasi yang begitu banyak itu masih kurang,” ujarnya.

Sementara itu, keluhan di bidang kesehatan adalah akses kesehatan menggunakan fasilitas jaminan kesehatan nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dirasa sulit.

“Harapannya, pemerintah daerah bisa bekerja sama semua dengan rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Bekasi dan BPJS sehingga BPJS bisa membuka loket di tiap rumah sakit guna memudahkan pelayanan ke warga,” katanya.

Dari BPJS masyarakat bisa merasakan dampak positif dari pelayanan kesehatan. Ranio tegaskan kasih peringatan bagi rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS, karena itu masyarakat bisa mendapatkan akses yang luas dari manpaat BPJS tersebut.

Dirinya berharap, untuk semua sektor kaitan pelayanan di Pemkab Bekasi bisa ditingkatkan, hal itu agar SKPD bisa memberikan perannya secara oktimal, karena keberadaan mereka juga sebagai pelayan masyarakat.

“Berbuat yang lebih baik dengan meningkatkan pelayanan itu yang diharapkan masyarakat Kabupaten Bekasi, karena masih banyak peran dinas yang jauh dari harap masyarakat seperti di bidang pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik,” tegasnya.

Memang ada kelebihan dan ada kekuranganya. Akan tetapi alangkah baiknya seluruh jajaran pemerintah terus berupaya memperbaiki kekurangan tersebut sehingga tujuan yang diharapkan yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. (adv)

You Might Also Like

Perumda TB Tambah Pegawai dan Hapus Lembur, Komisi I DPRD Anggap Wajar

Woww, Perumda TB Terima Puluhan Pegawai Baru

Ketahanan Pangan hingga Kamtibmas Kondusif, Kinerja Kapolda Asep Edi Suheri Layak Dapat Penghargaan Presiden

LSM Kompi Nilai Disharmonis Perlambat Progres Kerja

Banyak Pelanggaran, Janji Direksi Dinantikan

admin 16/07/2018
Share this Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article Tinjau Langsung, PJ Gubernur Jabar: Stadion Wibawa Mukti Lebih Siap Dibandingkan Stadion Patriot
Next Article Sembilan Spesialis Curanmor Cikarang Diringkus, Satu Tewas Didor

Paling Banyak Dibaca

Meikarta Terus Bertumbuh, Serah Terima Unit Konsisten Dorong Kepercayaan Penghuni dan Investor
Bisnis 27/01/2026
Arahan Wamen Ossy di Kantah Kabupaten Bandung: Kerja Sama untuk Hadirkan Layanan yang Murah, Cepat, dan Prudent
Bisnis 27/01/2026
Laba BUMD PT BPJ Harus Diaudit
Pemerintahan 29/01/2026
Family Gathering PT Andika Energindo: Semangat Baru Menuju 2026
Pemerintahan 31/01/2026
Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Menteri Nusron Sepakati Pencabutan HGU Seluas 85 Ribu Hektare di Atas Tanah Kemenhan
Pemerintahan 27/01/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Fakta Bekasi
Follow US

© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?