Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Reading: Jelang HUT Ke-68, Komisi I Minta Pemkab Bekasi Tingkatkan Pelayanan Publik
Share
Sign In
Notification
Latest News
Menteri Lingkungan Hidup Apresiasi Fasilitas Integrated Fixed-film Activated Sludge (IFAS) Jababeka
Bisnis
Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Pemerintahan
PT. Lippo Cikarang Gandeng Universitas Paramadina, Bangun Sinergi Dunia Pendidikan dan Industri
Bisnis
Kab. Bekasi Pesta Gol 3-0 atas Kota Tasikmalaya di Laga Uji Coba
Olahraga
Mudah dan Transparan: Panduan Lengkap Ubah SHGB Jadi SHM Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku
Pemerintahan
Aa
Aa
Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Fakta Bekasi > Blog > Pemerintahan > Jelang HUT Ke-68, Komisi I Minta Pemkab Bekasi Tingkatkan Pelayanan Publik

Jelang HUT Ke-68, Komisi I Minta Pemkab Bekasi Tingkatkan Pelayanan Publik

admin Published 16/07/2018
Share
3 Min Read

Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari evaluasi perayaan ulang tahun ke-68 nanti.

“Masih banyak keluhan dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah, khususnya pelayanan di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan yang lainnya,” kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ranio Abdillah, Senin (16/7/2018).

Beberapa keluhan di bidang infrastruktur di antaranya adalah kondisi jalan kampung yang belum diperbaiki padahal masyarakat sudah mengusulkan kebutuhan perbaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

“Selain jalan kampung, keluhan infratsruktur yang jamak disampaikan oleh masyarakat adalah tidak adanya saluran air hujan, dan peresapan air hujan yang tidak memadai sehingga mengakibatkan genangan saat musim hujan,” kata dia.

Selanjutnya, kaitan dengan bangunan liar (bangli) yang menjamur dibahu jalan mengakibatkan kemacetan sering terjadi. “Bangli menjadi salah satu penyebab kemacetan, penertiban bangli juga menjadi salah satu pelayanan publik,” kata dia.

Untuk pelayanan dibidang kesehatan, lanjut Ranio mengatakan sampai saat ini Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi baru memiliki satu ruangan ICU dengan kapasitas 12 ranjang (pasien), ini juga seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Bekasi.

“Saya juga baru tahu RSUD baru memiliki satu ruangan ICU, itu termasuk pelayanan publik yang menurut saya penting untuk ditingkatkan. Pasalnya, dengan jumlah penduduk Kabupaten Bekasi yang begitu banyak itu masih kurang,” ujarnya.

Sementara itu, keluhan di bidang kesehatan adalah akses kesehatan menggunakan fasilitas jaminan kesehatan nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dirasa sulit.

“Harapannya, pemerintah daerah bisa bekerja sama semua dengan rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Bekasi dan BPJS sehingga BPJS bisa membuka loket di tiap rumah sakit guna memudahkan pelayanan ke warga,” katanya.

Dari BPJS masyarakat bisa merasakan dampak positif dari pelayanan kesehatan. Ranio tegaskan kasih peringatan bagi rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS, karena itu masyarakat bisa mendapatkan akses yang luas dari manpaat BPJS tersebut.

Dirinya berharap, untuk semua sektor kaitan pelayanan di Pemkab Bekasi bisa ditingkatkan, hal itu agar SKPD bisa memberikan perannya secara oktimal, karena keberadaan mereka juga sebagai pelayan masyarakat.

“Berbuat yang lebih baik dengan meningkatkan pelayanan itu yang diharapkan masyarakat Kabupaten Bekasi, karena masih banyak peran dinas yang jauh dari harap masyarakat seperti di bidang pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik,” tegasnya.

Memang ada kelebihan dan ada kekuranganya. Akan tetapi alangkah baiknya seluruh jajaran pemerintah terus berupaya memperbaiki kekurangan tersebut sehingga tujuan yang diharapkan yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. (adv)

You Might Also Like

Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar

Mudah dan Transparan: Panduan Lengkap Ubah SHGB Jadi SHM Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

Kementerian ATR/BPN Optimalkan Akuntabilitas Kinerja dengan Target Predikat A di SAKIP

Kementerian ATR/BPN Targetkan Selesaikan Rancangan Renstra 2025-2029 pada Juli 2025

Sertipikat Hak Milik untuk Transmigran Sukabumi: Wujud Kepastian Hukum dan Peluang Ekonomi

admin 16/07/2018
Share this Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article Tinjau Langsung, PJ Gubernur Jabar: Stadion Wibawa Mukti Lebih Siap Dibandingkan Stadion Patriot
Next Article Sembilan Spesialis Curanmor Cikarang Diringkus, Satu Tewas Didor

Paling Banyak Dibaca

Sertipikasi Tanah Dongkrak Ekonomi Sultra, BPHTB Capai Rp38 Miliar di Mei 2025
Pemerintahan 02/06/2025
SMPN 4 Babelan Juara 2 Lomba Pantonim di  FLS2N Jenjang SMP Tingkat Kab. Bekasi
Pendidikan 04/06/2025
DPD Golkar Kab. Bekasi Qurban 2 Ekor Sapi dan 1 Kambing di Area Bakal Kantor Barunya
Politik 07/06/2025
Kementerian ATR/BPN Ambil Peran Strategis untuk Sukseskan International Conference on Infrastructure 2025
Pemerintahan 10/06/2025
Waspada! Kementerian ATR/BPN Temukan 12 Website Palsu yang Menyerupai Situs Resmi
Pemerintahan 12/06/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Fakta Bekasi
Follow US

© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?