Fakta Bekasi, MUARAGEMBONG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi sampai saat ini belum mengetahui apakah ketersediaan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas disekitar jembatan penghubung Pantai Bakti dan Pantai Mekar dapat dilakukan tahun ini. Sebab, Dishub tidak diajak terlibat di proyek strategis daerah ini, baik dari segi perencanaan, alternatif rekayasa lalu lintas maupun penyediaan rambu lalu lintas.
Kepala Dishub Kabupaten Bekasi Yana Suyatna mengatakan, Dishub selalu melakukan pengadaan rambu lalu lintas setiap tahunnya disesuaikan dengan prioritas. Namun dirinya belum mengetahui apakah pengadan dan pemasangan rambu lalu lintas untuk tahun ini juga dilakukan di jembatan penghubung.
“Kalau pengadaannya setiap tahun pasti ada, cuma memang pemasangannya disesuaikan prioritas. Saya akan cek dulu nanti, karena memang kami tidak tahu terkait ini,” kata Yana.
Ditambahkan, sejatinya setiap proyek yang berkaitan dengan jalan perlu melibatkan Dishub. Sebab, Dishub memiliki kepentingan untuk pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan, rekayasa jalan dan alternatif jalan. Sehingga segala antisipasi saat jalan atau jembatan mulai beroperasi, Dishub sudah siap dengan segalanya.
“Tentu jika menjadi prioritas (rambu lalu lintas) maka akan dipasangkan. Kita lihat saja nanti, kalau pengadaannya sudah pasti ada kok setiap tahun,” ungkapnya.
Terpisah, terkait pembebasan lahan disekitar jembatan penghubung, Pengadilan Negeri Cikarang memastikan bahwa penitipan uang (konsinyasi) untuk pembebasan lahan benar adanya dan masih diproses. Namun secara detail belum bisa diinformasikan karena pejabat terkait sedang tugas diluar kantor.
Sebelumnya, jembatan penghubung dua desa ini disebut sebagai proyek strategis daerah namun pekerjaannya asinkron dengan dinas lain. Sepatutnya, proyek strategis daerah perlu kerjasama antar dinas dan secara bersama-sama mengoptimalkan pekerjaan proyek strategis derah. Selain jalan yang menikung, jembatan ini juga tidak dilengkapi dengan rambu lalu lintas yang lengkap.
Pembangungan jembatan harusnya memudahkan pengendara melintasi jembatan dengan aman dan lancar, bukan malah membahayakan. SDABMBK diduga melakukan kesalahan dengan melakukan pembangunan tanpa menunggu pembebasan lahan. Sehingga akses jalan jembatan dibuat menikung tajam dan menyulitkan pengendara melintasi jembatan. (***)
