Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT – Pengadaan barang dan jasa termasuk kegiatan pekerjaan fisik yang menggunakan sistem e-katalog di Pemkab Bekasi, diduga menjadi salah satu cara pejabat untuk melakukan gratifikasi. Pasalnya, sistem pengadaan dengan katalog tidak melalui proses lelang dan mini kompetisi. E katalog sepenuhnya kuasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menunjuk penyedia barang.
Ketua Umum LSM Kompi Ergat Bustomy Ali menerangkan, e katalog saat ini dimanfaatkan PPK untuk mendapatkan keuntungan. Kompi menduga, dalam sistem e katalog banyak proses yang tidak dilakukan PPK sehingga pihak penyedia langsung dipilih tanpa proses mini kompetisi.
“kalau mau fair dan transparan, PPK bisa melakukan mini kompetisi dalam pengadaan e katalog. Penyedia yang memenuhi kualifikasi diadu baik dari segi kelengkapan administrasi, barang, SDM dan finansial. Yang terjadi sekarang, kami menduga e katalog menjadi topeng gratifikasi pejabat,” paparnya.
Ditambahkan, dalam surat edaran kepala LKPP nomor 3 tahun 2024 tentang panduan penyelenggaran e purchasing katalog melalui metode mini kompetisi bagi PPK dan pejabat pengadaan, hal ini perlu dilakukan bagi pengadaan yang nilainya lebih dari Rp200 juta. Sehingga penyedia diseleksi kembali saat mini kompetisi dilakukan.
“Proses tender dihilangkan dan diganti dengan e katalog yang lebih simpel, tapi juga bukan asal pilih penyedia. Apalagi untuk pekerjaan fisik yang nilai pekerjaannya cukup besar, harus dilakukan seleksi dengan mini kompetisi, bukan asal pilih berdasarkan kenal atau tidak, suka atau tidak, ngasih uang atau tidak,” ungkap Ergat.
Menurut Ergat, banyak kegiatan dan pengadaan barang yang diproses melalui e katalog harus diawasi lebih ketat. Pihak pembeli dan penyedia juga harus dipilih dengan kapasitas dan kulitasnya. Kompi akan terus mengumpulkan pengadaan yang ‘tabu’ untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Batas maksimal pengadaan barang jasa melalui e purchasing katalog sebesar Rp100 miliar, makanya ada anggaran yang awalnya Rp120 miliar untuk pembangunan salah satu jembatan namun akhirnya dipangkas agar bisa diproses melalui e katalog. Kalau diatas Rp100 miliar itu harus melalui proses tender, kenapa itu tidak dilakukan dengan proses tender, maka dari itu dugaan gratifikasi semakin kuat,” tambah Ergat.
“Kami sudah mengumpulkan beberapa pengadaan barang melalui e katalog yang prosesnya mencurigakan. Dalam waktu dekat akan kami laporkan ke APH,” pungkasnya. (***)
