Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT- Pasca Bupati Bekasi non aktif Ade Kuswara Kunang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu, muncul keretakan antara Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja dengan Sekda Kabupaten Bekasi Endin Samsudin. Isu disharmonisasi ini bukan tanpa alasan, keduanya kini tampak berjalan tanpa koordinasi yang menyebabkan pemerintahan tidak berjalan kondusif.
Situasi ini tentu tidak diharapkan. Karena saat ini kondusifitas dalam pemerintahan daerah sangat diperlukan pasca ditangkapnya bupati oleh KPK. Hampir seluruh OPD saat ini bergerak lambat dan ragu-ragu dalam mengambil tindakan, hal itu tidak lepas dari disharmonisasi Plt Bupati dan Sekda.
Ketua LSM Kompi Ergat Bustomy Ali menilai, disharmonisasi kepala deerah dengan kordinator pegawai daerah tentu akan sangat berdampak negatif. Ego sektoral harus disingkirkan agar rencana pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Bekasi tidak terhambat. Jika disharmonisasi dibiarkan, akan berefek pada kinerja pegawai diseluruh OPD.
“Hal ini tentu tidak boleh terjadi, Plt bupati dan sekda harus menjaga kondusifitas dan menekan ego. Kepala boleh panas, tapi pikiran harus satu, yakni menjaga kondusifitas demi meneruskan pembangunan Kabupaten Bekasi. Jangan sampai isu disharmonisasi terus membesar dan dapat menciptakan pemerintahan yang tidak sehat. Sekarang Kabupaten Bekasi lagi sakit, jangan ditambah dengan penyakit lain yang disebabkan ego,” papar Ergat.
Ditambahkan, sikap Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja yang kerap tidak melibatkan sekda, menimbulkan pertanyaan besar. Posisi Plt bupati saat ini jangan membuat dr. Asep busung dada, justru seharusnya memperkuat pemerintahan dengan komunikasi dan koordinasi yang baik.
“Bahkan dalam hal-hal yang penting, Plt bupati hampir tidak pernah mengajak sekda untuk berkoordinasi. Jika ada keduanya, hanya dalam forum-forum formal atau seremonial. Padahal saat ini, komunikasi dan koordinasi keduanya sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan dan meyakinkan OPD untuk melaksanakan tugas tanpa keragu-raguan,” katanya.
Sekedar informasi, disharmonisasi Plt. Bupati dengan Sekda diduga sudah terjadi sejak dr. Asep masih menjadi cawabup. Bahkan saat proses seleksi sekda sampai pada penetapan Endin sebagai sekda, dr. Asep tidak pernah diajak berkomunikasi. Tentu saja, disharmonisasi antara keduanya bukan baru ini terjadi, tetapi merupakan hasil akumulasi dari ego keduanya. (***)
