Faktabekasi.com, CIKARANG PUSAT -Usai melakukan aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Bekasi dan beraudiensi dengan sejumlah anggota dewan seperti H. Kardin dan Syamsul Falah, massa GMBI dan sejumlah masyarakat perwakilan umat islam di Kabupaten Bekasi bertolak ke halaman Gedung Bupati, Senin (02/04) siang.
Saat aksi di Gedung Bupati, tuntutan massa aksi tak jauh berbeda dengan apa yang menjadi tuntutan saat berunjuk rasa di Gedung DPRD, yakni menolak pembangunan gedung 16 lantai perkantoran Pemkab Bekasi dan mendorong agar Pemkab Bekasi memprioritaskan kelanjutan pembangunan Islamic Centre yang mangkrak.
“Usut tuntas jika memang benar ada dugaan korupsi di Islamic Centre dan segera lanjutkan pembangunannya jika permasalahan hukumnya sudah selesai. Jangan jadikan Islamic Centre mamgkrak dan menjadi sarang hantu serta tempat maksiat LGBT,” ungkap Sekretaris Distrik GMBI Kabupaten Bekasi, Syamsudin geram.
Disela-sela aksi, massa diterima oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sejumlah perwakilan massa diperbolehkan masuk dan diterima oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda (Asda II) Pemkab Bekasi Slamet Supriyadi serta Kasatpol PP Kabupaten Bekasi,Hudaya.
“Ada 3 point notulen demo GMBI dan masyarakat hari ini,” kata Syamsudin.
Pertama, kata dia, LSM GMBI telah melakukan demonstrasi untuk menuntut bahwa di Kabupaten Bekasi harus memiliki Islamic Centre. “Kedua, terkait pembangunan Gedung 16 Lantai Pemerintah Kabupaten Bekasi agar dibatalkan dan diprioritaskan untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
Dan ketiga, tindak lanjut pertemuan ini adalah Pemerintah Daerah akan memfasilitasi LSM GMBI untuk duduk bersama dengan Perangkat Daerah terkait (para pemangku kepentingan Pembangunan Infrastruktur diatas dalam bentuk rapat bersama).
Hasil audiensi tersebut, kata dia, sudah dituangkan dalam notulen rapat dan telah ditandangani oleh pimpinan rapat, yakni Slamet Supriyadi, Kasatpol PP Hudaya dan perwakilan GMBI. (fb)
