Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, membuka Rapat Evaluasi Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP), yang diselenggarakan di Ruang Rapat 401, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (05/06/2025). Kepada jajarannya, ia menekankan agar anggaran Proyek ILASP yang merupakan dana pinjaman dari Bank Dunia perlu digunakan secara efektif dan akuntabel.
“Saya berharap anggaran dalam proyek ini digunakan sebaik-baiknya dan semua target yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Kami harus memastikan pemberi anggaran merasa puas dan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaannya,” tegas Pudji Prasetijanto Hadi.
Proyek ILASP yang berlangsung dari 2025 hingga 2029 ini, melibatkan kolaborasi dengan sejumlah kementerian/lembaga, di antaranya Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. Sehubungan dengan itu, Pudji Prasetijanto Hadi menggarisbawahi soal pembagian tanggung jawab yang jelas dalam penggunaan anggaran, termasuk dalam penanganan dana yang masih terblokir.
Ia juga mengingatkan potensi terjadinya duplikasi kegiatan dalam pelaksanaan proyek ILASP. Oleh karena itu, Pudji Prasetijanto Hadi meminta seluruh perkembangan proyek dilaporkan secara terbuka dan berkala.
“Kalau ada hambatan dalam pelaksanaan, segera sampaikan agar kami bisa mencari solusi bersama. Ini adalah tanggung jawab kami, tidak hanya kepada pemberi pinjaman, tetapi juga kepada negara,” tutupnya. (red)
