Fakta Bekasi, CIKARANG SELATAN-Sebagai upaya melindungi dan mengawasi terhadap pemenuhan hak anak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengumpulkan stake holder yang ada di Lingkungan Kabupaten Bekasi untuk membahas dan menerima masukan dalam kegitan Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Layak Anak. Kamis (28/2) di Hotel Batiqa Jababeka- Cikarang Selatan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi, Ida Farida menuturkan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Layak Anak ini bertujuan untuk melindungi dan mengawasi tentang pemenuhan hak anak Kabupaten Bekasi.
“Kita tahu ada 31 hak anak yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten Bekasi, tentunya ini tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, harus ada pelaku kepentingan lain diantaranya adalah dunia usaha dan juga masyarakat untuk bersatu padu untuk membantu merancang perda ini,” bebernya.
“Jadi nanti silahkan bapak/ibu memberikan saran masukan sehingga produk perda ini komprehensif bisa mengakomodir seluruh kepentingan anak-anak kita terutama di dunia pendidikan,” imbuhnya.
Ida mengatakan, motivasi tergagasnya rancangan perda ini, lantaran banyaknya kasus miris yang menimpa anak-anak terutama di Kabupaten Bekasi.
“Saat ini dimasyarakat banyak kejadian yang miris tentunya tidak kita inginkan, ini terjadi bukan hanya anak yang sudah terlahir,” ungkapnya.
Untuk itu, dirinya berharap raperda tersebut dapat dibahas dan disahkan DPRD Kabupaten Bekasi dan bisa diimplementasikan sebelum pemilu berlangsung.
Masih kata Ida, sebelumnya komitmen Plt Bupati ingin mewujudkan Kabupaten Bekasi sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) pada 2022. Ini Merupakan bentuk dukungan terhadap pemenuhan hak anak. Diungkapkan dia, langkah untuk mencapai KLA telah dilakukan.
Seperti diketahui, KLA merupakan predikat yang diberikan kepada daerah yang telah mampu menerapkan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
“Sebenarnya sejak tahun lalu kami sudah memersiapkan untuk KLA di tingkat madya namun masih terdapat kekurangan sehingga turun jadi pratama. Namun kini dengan dukungan Plt Bupati menambah spirit kami. Untuk itu dalam kegitan Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Layak Anak ini diharapkan anak-anak yang ada di kabupaten bekasi bisa terlindungi dan terpenuhi hak-hak mereka,” bebernya.
“saya berharap nantinya setelah Rancangan peraturan daerah disahkan menjadi Perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dan juga tidak ada hak hak masyarakat yang terabaikan,” imbuhnya. (ADV)
