Fakta Bekasi, BANDUNG–Iwa Karniwa Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa didakwa menerima uang suap dari PT Lippo Cikarang untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. Iwa diduga menerima uang suap sebesar Rp 900 juta dari PT Lippo Cikarang melalui pengembang proyek Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama.
“Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” kata Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yadyn dalam sidang dakwaan perkara suap perizinan proyek Meikarta atas terdakwa Iwa Karniwa di Pengadilan Tipiikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (13/1/2020).
Yadyn mengungkapkan uang suap diduga mengalir melalui Satriadi yang merupakan karyawan dari PT Lippo Cikarang kepada Neneng Rahmi Nurlaili yang saat itu menjabat Kepala Bidang (Kabid) Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi dan Henri Lincoln. Selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Iwa melalui Waras Wasisto anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar dan Soleman anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
Jaksa KPK menduga uang suap diberikan agar Iwa mempercepat persetujuan Gubernur Jabar atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang saat itu telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Bekasi. Suap tersebut juga diduga diberikan agar Iwa mempercepat pengurusan RDTR Wilayah Pengembangan (WP) I dan IV serta II dan III proyek pembangunan komersial area Meikarta.
“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” ucap Yadyn.
Akibat perbuatan tersebut, KPK menjerat Iwa dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (FB)
