Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT– Praktisi Hukum Senior Dr Salahudin Gaffar menyampaikan pandangannya terhadap Polemik Dana Kontribusi Hadiah. Di temui disebuah acara di Cikarang, Pengajar Pasca Sarjana Universitas Islam Assyafiiyah Jakarta ini menyatakan persoalan dana kontribusi atlet peraih bonus yang dipotong 30 persen dan ditransfer ke rekening pribadi sekretaris NPC Kab Bekasi Norman Yulian menyalahi etika.
Pada ranah etika, menurutnya sudah final merupakan masalah. Penggunaan rekening pribadi itu hal yang sangat melanggar etika apapun alasannya apalagi menyangkut dana yang belum jelas aturan main secara prosedur kebolahan pemungutannya juga alokasi peruntukannya.
Baca juga: Alih-alih Dana Kontribusi, Bonus Atlet Peparnas Dipotong 30 Persen
“Pertanyaannya kenapa mesti menggunakan rekening pribadi? Itu pasti menimbulkan asumsi macam macam. Dan itu jelas menyalahi etika,” ungkapnya.
Untuk menghindari opini negatif terus menerus dari publik, tambah Salahudin, sebaiknya dilakukan audit pada dua aspek. Pertama aspek prosedural, kedua aspek keuangan. Nanti akan jelas tujuannya.
“Mungkin tujuannya baik tapi caranya keliru atau emang ada motif lain. Saya melihat jumlahnya tidak wajar jika potongan hingga 30 persen, kasihan dong atletnya,” kata CEO Firma Hukum Dr. Salahudin Gaffar SH & Associates ini.
Baca juga: Wakapolres : Kami Tunggu Laporan Atlet Pelatih NPC Kabupaten Bekasi
Menurutnya, aturan dana kontribusi bagi atlet penerima bonus dirasa janggal, karena sudah ada dana hibah yang peruntukkanya untuk operasional organisasi, sarana prasarana dan kegiatan organisasi lainnya.
“Langkah ini untuk menentukan apakah ada persoalan hukum pada persoalan tersebut. Semua pihak harus tetap proporsional menyikapi persoalan tersebut. Kalau bicara melanggar, jelas ada pelanggaran sembari menunggu hasil audit. Tapi jika benar penarikan tersebut hingga 30 persen dan menggunakan rekening pribadi, secara etika dan moral publik bisa menyimpulkan. Dan secara internal harus ada sanksinya,” pungkasnya.
Baca juga: Inspektorat Tunggu Perintah Periksa NPC Kab Bekasi
Sebelumnya, National Paralympic Committe (NPC) Kabupaten Bekasi diduga melanggar hak disabilitas yang tertuang pada UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Terkait adanya potongan dengan dalih dana kontribusi bagi para atlet peraih medali yang mendapatkan bonus, NPC meminta 30 persen dari bonus atlet.
Pada pasal 144 bab 11 UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Sementara NPC hanya menggunakan AD/ART untuk menarik kembali bonus atlet sebesar 30 persen dan itu bertentangan dengan aturan diatasnya. (FB)
