Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT – Serikat buruh protes Aplikasi Edabu buatan BPJS Kesehatan. Pasalnya, aplikasi tersebut merugikan para pekerja yang berada dikawasan industri Kabupaten Bekasi. Hal tersebut dikatakan Fachruroji yang merupakan Aktivis Jamkeswatch.
Menurut Fachruroji aplikasi Elektronik Data Badan Usaha itu ditujukan mempermurah para penggunanya. “Khususnya perusahaan atau badan usaha yang memiliki pekerja dalam jumlah yang cukup besar, kami setuju dengan sistem edabu karena salah satunya mempermudah bagi perusahaan mendaftarkan pekerjanya mendapatkan jamianan kesehatannya,” ujar Fachruroji.
Pria yang biasa disapa Oji menyayangkan adanya kelemahan dari system’ Edabu tersebut. Katanya, system’ itu sangat merugikan pekerja.
“Yaitu perusahaan dengan mudah memutus jaminan kesehatan si pekerja tanpa mengkonfirmasi ke si pekerja terlebih dahulu,” jelasnya.
Oji memaparkan jika banyak sekali pekerja yang sedang melakukan proses perselisihan (sesuai amanah UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ) di putus jaminan kesehatannya oleh perusahaan dan di amini oleh Bpjs Kesehatan. Walaupun, belum ada putusan yang ingkrac (mengikat).
Mantan caleg Gerindra Kabupaten Bekasi itu, berdasarkan amanah UU No.13 tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan pasal 155 ayat (2), Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No.06 tahun 2018 ttg Administrasi Kepesertaan pasal 50 menyatakan, selama belum ada putusan yang mengikat ( inkrah ) maka baik pengusaha maupun Pekerja harus tetap membayar iuran BPJS Kesehatan.
“Tapi karena sistem Edabu pengusaha bisa mengabaikan regulasi tersebut.
Maka dari itu kami berharap kepada pihak BPJS Kesehatan bisa memperbaiki sisten edabu tersebut agar ada keadilan tenaga jaminan kesehatan bagi pekerja,” harapnya.
“Karena yang mengiur bukan hanya pengusaha tapi pekerjanya pun ikut bayar iuran,” tambahnya.
Bahkan data dari BPJS Kesehatan bahwa dari tingkat kesisipkan dari semua peserta BPJS Kesehatan adalah PPU (Pekerja Penerina Upah).
“Buruh belum menerima upah sudah di potong upahnya untuk mengiur BPJS Kesehatan tapi ketika di PHK BPJE kesehatan tidak bisa membantu,” sesalnya. (ger)
