Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT – Kegiatan assesment bagi para pejabat esselon di lingkungan Kabupaten Bekasi yang dilakukan BPPKD diduga hanya pemborosan anggaran. Karena tidak memberikan output dan outcome yang jelas bagi jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. Demikian pandangan Ridwan Al Basith, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Bekasi, Selasa (05/10/2021).
Menurut Ridwan, sapaan akrabnya, kegiatan assement memang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam PP 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen ASN, akan tetapi ia melihat hasilnya tidak jelas.
“Faktanya banyak posisi strategis di organisasi perangkat daerah yang kosong dan bahkan banyak rangkap jabatan. Sehingga berdampak pada pelayanan publik dan jalannya pembangunan. Terus output dan outcome assesment apa?,” ungkap Ketua III Bidang Keagamaan PMII Kabupaten Bekasi ini.
Lanjut Ridwan, yang ia tahu kegiatan serupa sudah dilaksanakan juga beberapa waktu lalu. “Nah sekarang diadain lagi, darimana itu anggarannya. Apakah melalui mekanisme penganggaran yang jelas atau tidak. Patut diduga kegiatan ini terindikasi hanya untuk seremonial semata bukan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ketusnya.
Ia menambahkan, seharusnya para pemangku kebijakan khususnya BPPKD belajar dari perjalanan sebelumnya. Sebagai contoh, kegiatan seleksi Sekda, open bidding dan lainnya dilaksanakan menggunakan anggaran daerah tapi nihil hasil.
Ridwan berharap, peningkatan kinerja perangkat daerah adalah dengan menempatkan pejabat pada bidang yang sesuai dengan keahliannya (The right man in the right place), bukan atas pendekatan politik kepentingan dan transaksional.
“Dari situ implementasi cascading perangkat daerah bisa dijalankan sehingga kinerja bisa ditingkatkan, kualitas pelayanan masyarakat meningkat. Saya meminta, Kemendagri, BKN, KASN untuk dapat mengevaluasi kinerja perangkat daerah di Kabupaten Bekasi,” harapnya.
“Di tengah pandemi lebih baik anggaran tersebut diprioritaskan untuk program-program masyarakat terdampak pandemi. Wujud empati nyata pejabat untuk rakyat. Manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya. (FB)
