Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT–Ribuan guru honorer se Kabupaten Bekasi, yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) gelar aksi demo di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Senin (24/9).
Dalam aksinya, mereka empat tuntutan kepada Pemkab Bekasi diantaranya, pertama SK kan seluruh honorer yang ada di Kabupaten Bekasi dengan SK Bupati. Sejahterakan guru honorer se Kabupaten Bekasi minimal UMK yang dianggarkan APBD 2019.
Ketiga, berikan jaminan kesehatan untuk seluruh honorer Kabupaten Bekasi dan terakhir databasekan honorer se Kabupaten Bekasi dalam database BKD.
“Karena ini memang sudah menjadi kewajiban Pemkab Bekasi, karena DPRD sudah merekomendasikan untuk menaikan gajih honorer,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Taih Minarno, saat ditemui usai orasi.
Taih juga mengaku tidak tau alasan Pemakab Bekasi tidak memberikan tanggapan atas rekomendasi yang sudah diusulkan oleh DPRD untuk itu.
“Saya gk tau alasan mereka apa. Apa memang pembahasannya untuk dianggarkan tahun 2019, saya tidak mengerti,” ujarnya.
Dorongan dari DPRD untuk Pemkab Bekasi meminta laksanakan segera rekomendasi itu. “Dorongan kami sekarang akan mengawal honorer yang demo untuk bertemu dengan Bupati Bekasi,” tandasnya. (ddk)