Fraksi Amanat Perubahan Keberatan Paripurna RPJMD Bupati Bekasi Terkait Penyertaan Modal BUMD
Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT– Ketua Fraksi Amanat Perubahan, DPRD Kabupaten Bekasi Marjaya Sargan, menyatakan keberatan atas gelaran paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Bekasi yang dilaksanakan hari Jumat,…
Isu Tanah Girik Diambil Negara pada 2026 Tidak Benar, Ini Penjelasan ATR/BPN
"Jadi informasi terkait tanah girik yang tidak didaftarkan hingga 2026 nanti tanahnya akan diambil negara itu tidak benar,”
Menteri ATR/BPN: Pulau di Indonesia Tidak Boleh Dimiliki Asing, Harus Tetap Ada Milik Negara
“Kami tekankan, tanah di Indonesia, apalagi bentuknya Sertipikat Hak Milik, hanya boleh dimiliki warga negara Indonesia (WNI). Tidak boleh dimiliki oleh orang asing,”
Kementerian ATR/BPN Targetkan Predikat SAKIP A, Wamen Ossy Ungkap Strategi Transformasi Kinerja
“Dengan lima strategi ini, saya yakin budaya kinerja Kementerian ATR/BPN akan lebih terukur, lebih terdampak, dan tentu saja akan lebih membanggakan menuju predikat SAKIP A,”
Menuju SAKIP A: Kementerian ATR/BPN Tegaskan Akuntabilitas Bukan Sekadar Administrasi
“Kalau kami bicara SAKIP, maka kami sedang bicara akuntabilitas atas apa yang sudah dititipkan oleh rakyat kepada kementerian ini. Harus kami pertanggungjawabkan. Misalnya sebuah kantor diberi Rp4 miliar, bagaimana cara…
Menko AHY dan Wamen ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Hasil PTSL kepada Warga Pacitan
“Alhamdulillah, Kabupaten Pacitan sudah berhasil melampaui target PTSL. Dari target 39.000 bidang di tahun 2025, sudah terdaftar lebih dari 39.089 bidang atau lebih dari 100%. Ini bukti nyata kerja bersama…
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Lantik 79 Pejabat, Tegaskan Komitmen Meritokrasi dan Mobilitas Nasional
“Pelantikan ini bagian dari upaya membangun sistem karier yang lebih terukur, berjenjang, dan berbasis pada prinsip meritokrasi. Kami sudah mulai menata ritme organisasi secara multi sirkuler, secara lebih teratur dengan…
Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Dasar Hukum Penjualan Pulau Kecil di Indonesia
“Landasan hukum untuk privatisasi itu tidak ada. Jadi memprivatisasi pulau secara keseluruhan itu kan tidak mungkin. Memang tidak ada undang-undangnya yang membolehkan itu,”
Wamen ATR/BPN Tegaskan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM dengan Pendekatan Inklusif
“Permasalahan pertanahan tidak bisa hanya ditangani Kementerian ATR/BPN sendiri, tetapi memerlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Karena itu, kami sangat terbuka dan menyambut baik inisiatif…
Kementerian ATR/BPN Fokus Digitalisasi Layanan dan Optimalisasi Aset untuk Penuhi Target PNBP 2026
“Insyaallah, untuk mencapai itu harus ada (kebijakan, red), karena kami harus menyelesaikan apa yang menjadi target di tahun ini, untuk bisa mencapai apa yang ditargetkan di tahun 2026,”
