Fakta Bekas, CIKARANG PUSAT–Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendorong ketersediaan, keterjangkauan, serta pemanfaatan pangan bagi masyarakat di tingkat desa melalui program desa mandiri pangan sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Abdurrofiq mengatakan, pemanfaatan alokasi dana desa sebesar 20 persen saat ini belum dapat dimaksimalkan oleh pemerintah desa guna memenuhi ketahanan pangan di wilayahnya.
“Di bidang pangan desa kami berusaha untuk meningkatkan pemahaman bagi pemerintah desa untuk mendorong ketahanan pangan,” terangnya.
Menurutnya, Dinas Ketahanan Pangan mengacu pada hasil monitoring Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) atau peta ketahanan dan kerentanan pangan sudah melakukan intervensi untuk menangani beberapa desa yang masuk dalam prioritas desa rentan pangan.
“Kita sudah coba lakukan intervensi dengan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), gerakan pangan murah, warung pangan, bantuan pangan lokal. Kedepannya, dengan pemanfaatan alokasi dana desa tadi, pemdes lebih terukur dan terarah untuk memenuhi ketahanan pangan secara mandiri,” harapnya.
Senada dengan itu, Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dedi Supriadi menyampaikan, selain bantuan berupa distribusi beras dan pangan murah lainnya, pihaknya juga berencana di tahun ini untuk mengisi lumbung pangan (leuit) yang terdapat di desa.
“Mudah-mudahan apa yang kita programkan dari Dinas Ketahanan Pangan untuk bantuan gabah tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Rencananya distribusi tersebut akan dilakukan untuk sepuluh desa,” ungkapnya.
Dedi menambahkan, Dinas Ketahanan Pangan juga terus berkoordinasi dengan beberapa SKPD terkait dalam hal kerentanan pangan. Terutama data serta informasi yang mendukung pengambilan keputusan serta kebijakan.
“Kami juga mengundang dari Bappeda agar nanti ketika penyusunan RKA dapat dipertimbangkan terkait produksi pertanian dan produksi perikanan. Juga dari rekan BPS, karena mereka yang menjangkau data dan informasi yang ada di lapangan,” tandasnya. (adv)