Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Reading: Dishub Kabupaten Bekasi Dibekali Penyuluhan Hukum 
Share
Sign In
Notification
Latest News
Kementerian ATR/BPN Pastikan Kesiapan Lahan Huntap dan Huntara bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatera
Pemerintahan
Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027, Sekjen ATR/BPN Tekankan Konsistensi Pusat dan Daerah
Pemerintahan
Pengangkatan Sumpah MPPP dan MPPW, Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN: Peran PPAT Krusial untuk Kualitas Layanan Pertanahan
Olahraga
Ikuti Peluncuran 166 Sekolah Rakyat, Wamen Ossy: Setiap Anak Indonesia Berhak atas Pendidikan yang Layak
Pemerintahan
Pastikan Ketersediaan Lahan dan Kepastian Hukum Kawasan Swasembada Pangan di Papua Selatan, Menteri Nusron Ungkap Telah Terbitkan Hak Seluas 328 Ribu Hektare
Pemerintahan
Aa
Aa
Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Fakta Bekasi > Blog > Pemerintahan > Dishub Kabupaten Bekasi Dibekali Penyuluhan Hukum 

Dishub Kabupaten Bekasi Dibekali Penyuluhan Hukum 

admin Published 08/11/2018
Share
3 Min Read

Fakta Bekasi, CIKARANG UTARA – Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) Bekasi memberikan penyuluhan hukum Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi.

Penyuluhan Hukum itu diselenggarakan lantaran petugas Gatur Lalin minimnya pengetahuan Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Ubhara Jaya melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk Penyuluhan Hukum.

Dengan judul Penyuluhan Hukum Peran Serta Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyuluhan hukum ini dilasanakan atas latarbelakang masalah yang sesuai dengan kondisi atau masalah yang terjadi dilapangan.

Dosen Pembimbing FH Ubhara Jaya, Octo Iskandar mengatakan, mahasiswa dan dosen mengumpulkan data dengan mengambil informasi dari para petugas Gatur Lalin dari satu pos ke pos yang lain dan menghasilkan beberapa masalah pokok.

“Salah satunya adalah minimnya pengetahuan Undang Undang Lalu Lintas yang seharusnya memang dikuasai oleh mereka selaku pengatur lalu lintas,” kata Octo kepada wartawan.

Dikatakan Octo, mahasiswa pada penyuluhan hukum tentang Undang Undang Lalu Lintas itu diikuti oleh para pengatur lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, menurut dia para peserta aktif sekali dalam diskusi yang diberikannya.

“Tak hanya materi tentang Undang Undang Lalu Lintas yang diberikan, namun juga tentang etika profesi yang dipaparkan oleh Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Ubhara Jaya Septiayu Restu Wulandari, SH, MH mendapat respon positif guna peningkatan SDM,” ucap Octo.

Octo berharap dengan diberikannya penyuluhan hukum tersebut bisa bermanfaat para petugas Dishub saat sedang dilapangan dan mengerti tentang Undang Undang Lalu Lintas.

“Besar harapan bahwa penyuluhan ini dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi semua pihak, serta dapat meningkatkan pengetahuan tentang UU Lali Lintas itu sendiri dan peningkatan etika atau moral bagi tim Gatur Wasdal Kabupaten Bekasi,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna mengapresiasi kegiatan penyuluhan hukum Undang Undang Lalu Lintas yang diberikan dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

“Saya mendukung gerakan penyuuluhan ini untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan,” kata dia.

Ditempat yang sama Kepala Bidang Bagian Lalu Lintas, Cecep Supriyadi juga memberikan materi tambahan mengenai implementasi Undang Undang 22 Tahun 2009. “Saya memberikan materi juga, sejalan dengan tema yang diangkat,” tandasnya. (FB)

You Might Also Like

Kementerian ATR/BPN Pastikan Kesiapan Lahan Huntap dan Huntara bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatera

Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027, Sekjen ATR/BPN Tekankan Konsistensi Pusat dan Daerah

Ikuti Peluncuran 166 Sekolah Rakyat, Wamen Ossy: Setiap Anak Indonesia Berhak atas Pendidikan yang Layak

Pastikan Ketersediaan Lahan dan Kepastian Hukum Kawasan Swasembada Pangan di Papua Selatan, Menteri Nusron Ungkap Telah Terbitkan Hak Seluas 328 Ribu Hektare

Penuhi Kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan, Kementerian ATR/BPN Tengah Menyusun Pola Pembinaan Kapasitas SDM

admin 08/11/2018
Share this Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article Pembebasan Lahan KCJB Targetkan Akhir Bulan Selesai
Next Article Terjadi Gempa di SD Al-Hidayah Islamic School Lippo Cikarang

Paling Banyak Dibaca

Dugaan Korupsi TKD Desa Karang Baru, Dilaporkan Ke Kejari Cikarang
Hukum Pemerintahan 06/01/2026
Lampaui Target, BPN Kab. Bekasi Puncaki Volume Layanan Pertanahan Se-Jawa Barat
Pemerintahan 26/12/2025
Jababeka Jalin Sinergi Strategis dengan BCA pada Tahun 2025, Ratusan Unit Jababeka Bizpark Terjual
Bisnis 01/01/2026
Ketua IKA FH UPB Desak Kejari dan Inspektorat Audit Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi
Hukum Pemerintahan 05/01/2026
Kasus TuPer DPRD Kabupaten Bekasi: LSM Tuding Kejati Jabar Tebang Pilih, 2 Tersangka Cuma Tumbal Perkara
Pemerintahan 05/01/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Fakta Bekasi
Follow US

© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?