Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT – Inspektorat kini tengah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menerima laporan pengaduan dari antar instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat umum. Tujuannya, agar laporannya memiliki bukti awal yg cukup untuk dilanjutkan ke pemeriksaan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi M.A Supratman menjelaskan, SOP yang dibuat dalam proses laporan pengaduan untuk memastikan tindakan yang diambil APIP. Laporan kepada Inspektorat nantinya akan dilihat dari pelapor dan kelengkapan bukti laporan.
“Standar ini kami lakukan agar kewenangan kami tidak disalahgunakan dan disalahartikan. Proses penerimaan laporan akan kami sesuaikan, termasuk memeriksa kelengkapan berkas laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan,” terangnya.
Baca juga: APIP : Ada Laporan Indikasi Penyelewengan Anggaran Pengadaan Server ULP
Dijelaskan, penerimaan laporan juga akan dilakukan pemeriksaan namun tidak akan bertentangan dengan hukum. Bahkan, SOP penerimaan laporan pada inspektorat tidak akan tumpang tindih dengan aparat penegak hukum.
“Kami sedang susun SOP nya agar tidak tumpang tindih dan berlawanan dengan SOP aparat penegak hukum. Ini kami lakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan,” katanya.
Jika dalam penerimaan laporan baik pelapor dan kelengkapan bukti laporan sudah diperiksa dan terverifikasi, maka APIP dapat langsung melakukan pemeriksaan terhadap terlapor secara tertutup. Bahkan jika dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pidana, maka aparat penegak hukum bisa mengambil alih kasus tersebut.
“Sumber daya (pengawas) kami memang masih sangat kurang, untuk itu perlu dibuat SOP agar memfilter setiap laporan yang ada. Bukan karena ingin melindungi pihak tertentu, tetapi agar lebih obyektif berdasarkan bukti yang dilaporkan. Jika pelapor jelas, bukti belum lengkap, akan menjadi tambahan informasi bagi kami. Tapi jika pelapor tidak jelas dan bukti tidak jelas, maka laporan tidak akan kami terima. Sebaliknya jika pelapor jelas identitasnya dan dilengkapi bukti laporan yang jelas, maka tindakan pengawasan berupa pemeriksaan dapat segera dilakukan,” pungkasnya. (mot)