Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT- Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menyebut anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan Kabupaten Bekasi sebesar Rp1,2 Triliun. Aktivis Mahasiswa Pelita Bangsa, Bagus Triarsa menilai, asal sebut anggaran yang dilontarkan Plt bupati sangat memalukan. Hal ini lantaran anggaran terbesar untuk jalan terjadi pada tahun 2023 yang mencapai Rp600 miliar.
Bagus mengatakan, ketidaktahuan Plt Bupati Bekasi terkait alokasi anggaran infrastruktur sungguh menyakiti hati masyarakat. Seorang kepala daerah, tidak mengetahui anggaran detail untuk perbaikan jalan. Hal ini bisa menjadi kesalahan besar, karena asal sebut anggaran dilakukan didepan masyarakat dan Gubernur Jawa Barat.
“Ini sangat memalukan, anggaran perbaikan jalan kok bisa sebesar itu (Rp1,2 T), anggaran darimana coba?. Plt bupati kok bisa asal sebut begitu di depan umum, seharusnya sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Kabupaten Bekasi sudah Hafal dan Selesai,” ungkap Bagus.
Selain itu, PLT Bupati juga tidak layak untuk menginformasikan bahwa PLT baru menjabat 2 bulan.
“Jadi selama 9 bulan menjadi wakil mendampingi Bupati non aktif ADK tidak membantu sama sekali sampai tidak mengetahui terkait anggaran insfrastruktur dan lain – lain?,” tegasnya.
Dalam SKID Kabupaten Bekasi, tambah Bagus, belanja barang dan jasa tahun 2026 sebesar Rp2,2 Triliun lebih dan belanja pegawai sebesar Rp3,5 Triliun lebih dari total APBD sebesar Rp7,7 Triliun lebih. Sisanya adalah belanja modal dan belanja barang lainnya.
“Plt juga asal sebut perbaikan untuk anggaran infrastruktur sekolah Rp700 miliar dan infrastruktur puskesmas Rp800 miliar. Ini secara kalkulasi udah gak masuk hitungannya. Jangan lah nambah malu, setelah bupati non aktif ADK tertangkap karena suap ijon, sekarang Plt bupati dr. Asep asal sebut anggaran tanpa dasar,” ketusnya.
Bagus menjelaskan, ada solusi untuk memperbaiki kerusakan bangunan gedung sekolah dan sarana kesehatan, seperti menggunakan dana Corporate Social Responsbility (CSR). Sehingga kedepan tidak lagi ada bangunan sekolah yang rusak seperti SDN 04 Mekarwangi yang sudah tujuh bulan dibiarkan rusak.
“Coba pakai CSR, biar gak ada lagi sekolah yang rusak. Malu dong, APBD sampai Rp7,7 Triliun tapi masih ada sekolah yang rusak. Kok bisa pemerintah tidak bertindak cepat ketika ada sekolah rusak, padahal udah 7 bulan dilaporkan,” tutupnya. (***)
