Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Reading: Pengusaha Akui Birokrasi Perizinan di Kabupaten Bekasi Berbelit-Belit
Share
Sign In
Notification
Latest News
BPPM Desak Copot Pejabat Korup dan Audit Perumda Tirta Bhagasasi
Pemerintahan
TACB Ajak Masyarakat Awasi Bersama Revitalisasi Makam KH. Noer Ali
Pemerintahan
BPPM Bakal Demo Desak Bupati Penuhi Tuntutan Mahasiswa
Pemerintahan
Jababeka Tetap Menjadi Primadona Investor: Bukti Kepercayaan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
Bisnis
BPPM dan IKA FH Desak KPM Pecat Dirus Perumda, Langgar Batas Usia
Pemerintahan
Aa
Aa
Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Fakta Bekasi > Blog > Pemerintahan > Pengusaha Akui Birokrasi Perizinan di Kabupaten Bekasi Berbelit-Belit

Pengusaha Akui Birokrasi Perizinan di Kabupaten Bekasi Berbelit-Belit

admin Published 16/10/2018
Share
2 Min Read

Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT–Pasca penangkapan Bupati Bekasi bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi yang terjerat suap terkait perizinan mega proyek Meikarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat apresiasi dari para pengusaha Kabupaten Bekasi, Selasa (16/10).

Ketua DPC Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi, Obing mengapresiasi kinerja yang dilakukan KPK, dengan kejadian ini dapat menjadi pengalaman berharga kedepan untuk penataan administrasi perijinan di Kabupaten Bekasi.

Baca juga: Wabup: Pelayanan di Pemkab Bekasi Tetap Berjalan

“Selama ini banyak keluhan-keluhan dari pelaku industri di Kabupaten Bekasi terkait birokrasi perijinan yang panjang dan dipersulit, sehingga diharapkan momen ini menjadi bahan evaluasi agar kedepannya Bekasi dapat bersinar yang sesungguhnya,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bekasi, Husni Tamrin. Ia mengujarkan birokrasi yang rumit dan berbelit-belit juga berimbas pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus perijinan, dengan kejadian ini ia berharap agar menjadi titik balik perbaikan birokrasi di Kabupaten Bekasi.

Kendati demikian, ia tetap berharap agar pembangunan di Kabupaten Bekasi tetap berjalan dengan baik walaupun SKPD yang terjaring KPK merupakan Dinas yang bersentuhan langsung dengan pengusaha.

“Kita berharap kejadian ini tidak mengganggu terhadap proyek-proyek yang ada di Kabupaten Bekasi, apalagi bulan-bulan ini masa pembayaran pekerjaan. Namun kami yakin pihak-pihak terkait akan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPC Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi Obing, Ketua BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bekasi Husni Tamrin, Ketua DPC Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (Aksi) Kabupaten Bekasi Teuku Bustaman, Wakil Ketua Kadin Kabupaten Bekasi Amung Sutisna dan LBH MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi Ujang Suryana.  (FB)

You Might Also Like

BPPM Desak Copot Pejabat Korup dan Audit Perumda Tirta Bhagasasi

TACB Ajak Masyarakat Awasi Bersama Revitalisasi Makam KH. Noer Ali

BPPM Bakal Demo Desak Bupati Penuhi Tuntutan Mahasiswa

BPPM dan IKA FH Desak KPM Pecat Dirus Perumda, Langgar Batas Usia

Bangun Mess Kejaksaan OK, Bangun Gedung Sekolah Entar Dulu

admin 16/10/2018
Share this Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article Wabup: Pelayanan di Pemkab Bekasi Tetap Berjalan
Next Article Eka Ditunjuk Jadi Plh Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi

Paling Banyak Dibaca

Direktur Usaha Perumda Tirta Bhagasasi Diduga Menipu Calon Dirut BBWM
Pemerintahan 29/09/2025
Usut Tuntas Dugaan Penipuan dan Gratifikasi Calon Dirut BBWM
Pemerintahan 29/09/2025
Kopi Dewa 19 Restography Hadir di Pollux Mall Cikarang
Bisnis 26/09/2025
Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 Ditetapkan Rp9,49 Triliun
Pemerintahan 16/09/2025
Realisasi PNBP Selalu Lampaui Target, Sekjen Kementerian ATR/BPN: Lima Tahun Terakhir Cukup Positif
Pemerintahan 17/09/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Fakta Bekasi
Follow US

© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?