Fakta Bekasi, CIKARANG SELATAN – Kementrian ATR/BPN dan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat menggelar acara penyerahan sertifikat tanah untuk masyarakat dari tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bekasi, Karawang dan Kabupaten Purwakarta di Primebiz Hotel Cikarang Selatan, Kamis (9/12/2021).
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan mengatakan, acara penyerahan sertifikat itu dipadukan dengan sosialisasi program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Dari ketiga kabupaten ini telah hadir 4O orang dari Kabupaten Bekasi, 30 dari Karawang dan 30 dari Kabupaten Purwakarta,” ujarnya.
Sambungnya, dari tiga kabupaten tersebut, target yang harus dicapai pada tahun 2021 adalah 230.000 sertifikat. “Saat ini BPN sudah menerbitkan 175.000 sertifikat tanah, jadi kurang lebih 75 persen dari jumlah target yang harus di capai,” terangnya.
Menurutnya, BPN Jawa Barat saat ini telah menyelesaikan 956.000 sertifikat dari total target PTSL sebanyak 1.456.000 sertifikat.
“Mudah-mudahan di akhir tahun kami dapat memberikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat minimal 1.100.000 sampai 1.200.000 sertifikat. Ini sudah sangat optimal sekali,” ujarnya.
Pihaknya juga berpesan kepada masyarakat bahwa pemberian sertifikat ini akan menegaskan kembali jaminan hukum, sehingga kepemilikan dan penguasaan tanah dijamin dengan terbitnya sertifikat.
Sementara, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Hiskia Simarmata mengatakan, percepatan pelayanan di BPN Kabupaten Bekasi menghasilkan output dengan target tahun 2021 menyentuh angka 108.255 bidang yang telah diukur, suatu keberhasilan tim kerja di waktu singkat tiga bulan mencapai 75.000 bidang yang sudah didata, yang awalnya masih diangka 35.000 bidang.
“Berkat peningkatan layanan dan tim kerja, kami dapat meningkatkan target yang tadinya masih sekitar 35.000 bidang, meledak hanya tiga bulan antusias warga, sudah di peta bidang tanah pada tahun ini sebanyak 108.255 bidang, sasaran kami awalnya 50.000 namun pemerintah daerah menambahkan 50.000 lagi. Jadi kini tersisa sedikit lagi yang akan terus kami kerjakan,” pungkasnya. (ger)
