Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT – Delapan oknum pengawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi terjaring Tim Saber Pungli Polres Metro Bekasi lantaran melakukan pungli terhadap beberapa angkutan umum.
Mereka diduga melakukan pungutan di sekitar Pasar Cibitung, depan Sentral Grosir Cikarang (SGC) dan Kantor Dishub. Dari penangkapan 8 oknum tersebut, diantaranya 5 non ASN serta 3 ASN. Wakapolrestro Bekasi Kabupaten, AKBP Lutfhie membenarkan hal itu.
Hanya saja, dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait penangkapan ini. Lutfhie menyatakan, para oknum tersebut masih dalam pemeriksaan. “Baru diperiksa,” ujar dia yang dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (17/5).
Sementara itu Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten, AKBP Rizal Marito membenarkan hal tersebut. Namun dirinya juga menepis bahwa operasi yang dilakukan adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT). “Itu giat Saber Pungli Polres. Bukan OTT,” tegasnya.
Sedangkan menurut Kanit Tipikor Polres Metro Bekasi Kabupaten, Aiptu Trisno menjelaskan, penangkapan tersebut berawal dari laporan sopir Angkum mengeluhkan oknum Dishub yang melakukan pungutan tidak sesuai.
Sesuai karcis retribusi, beber dia, untuk kendaraan jenis angkutan elf dan angkutan umum lainnya bertuliskan retribusi sebesar Rp 3.000. Namun para oknum tersebut memungut sebesar Rp 5.000 – Rp 7.000, bahkan lebih.
“Para sopir angkot lapor ke kita ini legal apa tidak, kemudian kita ringkus ke Polres 8 oknum Dishub tersebut,” cetusnya saat diwawancarai di ruang kerjanya.
Beber dia, pihaknya meringkus oknum Dishub serempak pada hari Rabu Lalu (16/5). Pertama, pihaknya meringkus dua oknum non ASN di depan Kantor Dishub. Kemudian tiga oknum ASN di Kantor Dishub. Lalu sisanya, tiga oknum non PNS Dishub diringkus di depan SGC dan Pasar Cibitung.
Namun saat ditanya inisial oknum Dishub tersebut, dirinya enggan mengungkapkannya. “Dari hasil penangkapan itu semuanya cowok dan kita periksa,” tegasnya.
Tetapi, penarikan tersebut sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Restribusi pasal 93. “Mereka sudah dipulangkan. Ini sudah sesuai Perda, tapi kalau ini legal kan sudah ada payung hukum,” jelasnya. (fb)
