Fakta Bekasi, Cikarang Pusat – Persetujuan Bagunan Gedung (PBG) merupakan syarat awal untuk memulai pembangunan. Namun, dalam perencanaan bangunan negara, PBG tidak disertakan sehingga bangunan dikerjakan tanpa PBG dan jika sudah selesai proses permohonannya baru diajukan. LSM KOMPI menilai, ada kesalahan dan kebiasaan yang harus dirubah, agar tidak terjadi persoalan kedepannya.
Ketua LSM Kompi Ergat Bustomy menjelaskan, dalam perencanaan pembangunan negara tidak cukup hanya sampai Detail Engineering Design (DED) saja. Setiap perencanaan harus juga disertai sampai PBG. Nantinya saat pelaksanaan pekerjaan bangunan negara, PBG sudah dikeluarkan dan menjadi dasar pembangunan.
“Kalau perencanaannya saja sampai DED, nanti setelah pembangunan dikerjakan baru melakukan permohonan PBG. Kan ini cara yang salah dan sudah menjadi kebiasaan. Perlu dirubah dan harus ada perbaikan untuk kedepan,” ungkapnya.
Ditambahkan, Pemkab Bekasi jangan menegakkan aturan untuk bangunan umum saja. Sementara bangunan negara tidak melengkapi administrasi. Hukum itu berlaku untuk bangunan umum dan bangunan negara. Jangan karena bangunan milik negara, maka administrasinya bisa digampangkan.
“Kalau bangunan umum gak lengkap administrasinya, maka bangunan langsung disegel. Sementara bangunan negara yang belum ada PBG nya, tidak ada sanksinya. Ini harus jadi perhatian Pemkab Bekasi, jangan asal bangun tanpa PBG,” terangnya.
Ergat juga menyinggung tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang tidak dimiliki bangunan negara. Sementara bangunan umum diwajibkan memiliki SLF. Bangunan negara tidak memiliki SLF karena PBG tidak ada. Jika administrasi sejak awal tidak lengkap, maka seluruh tahapan administrasi kedepannya juga tidak akan selesai.
“Gak ada bangunan negara di Kabupaten Bekasi yang punya SLF, karena bangunan negara di Kabupaten Bekasi tidak layak dan baik (laik) dari sisi bangunan sampai administrasinya. Dinas tekhnis harus menambah perencanaan dengan menyertakan PBG,” pungkasnya.
