Fakta Bekasi, KOTA BEKASI–Anggota DPRD Kota Bekasi, H. Sanwani dari PPP mengikuti Musrenbang 2020 tingkat Kecamatan Pondok Gede, Selasa, (12/2/2019) yang digelar di Aula Kelurahan Jatiwaringin.
H. Sanwani ingin musrenbang kali ini, warga bisa memperoleh informasi utuh tentang perencanaan 2020 khususnya di Pondok Gede.
“Kita ingin kegiatan ini dikawal hingga masuk tingkat kota. Dan lewat reses apabila ada kegiatan yang meleset agar camat sampaikan juga kepada anggota dewan,” kata Sanwani.
Ada sebanyak 50 bentuk kegiatan terdiri dari bidang fisik dan bidang budaya rencananya dianggarkan sebesar Rp. 5,6 miliar pada 2020. Diantaranya program pembebasan lahan dan pembuatan polder Jatiwaringin untuk penanganan banjir di wilayah dan kegiatan lainnya yang dihimpun dari 5 Kelurahan di Pondok Gede.
Sanwani yang juga masuk keanggotaan komisi 3 DPRD Kota Bekasi juga membidangi sektor pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah. Menurutnya pendapatan asli daerah dari sektor parkir dan terminal perlu ditingkatkan karena potensinya sangat luar biasa yang menurutnya bisa mencapai angka triliunan rupiah.
“Tahun ini Rp 6,6 Triliun APBD diproyeksikan di 2019. uangnya bersumber dari sektor pendapatan daerah seperti parkir yang belum maksimal sehingga tidak hanya mengandalkan PBB saja,” kata Sanwani.
Dirinya juga bercerita saat membahas peraturan daerah mengenai pajak parkir dan terminal serta perda tata ruang wilayah di akhir tahun 2018. Walaupun bisa dibilang dadakan, lewat produk terbaru tentang pajak ini ia yakin pendapatan daerah bisa melonjak drastis. Namun ia masih menyoroti belum maksimalnya jajaran terkait dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.
“Maaf saja di komisi 3 sering kami panggil lurah, camat, dinas terkait agar pendapatan agar bisa didorong. Ini upaya dewan bersinergi dengan Pemda agar pembangunan bisa terus berjalan,” kata Sanwani.
Sebagai anggota DPRD dan warga asli Pondok Gede, Sanwani tetap mengapresiasi kinerja jajaran di Kecamatan Pondok Gede berhasil melampaui target pendapatan di 2018 sebesar 189 persen. Prestasi ini menjadikan Pondok Gede peringkat pertama se-Kota Bekasi dari sektor pendapatan pajak bumi dan bangunan.
“Dari laporan camat Mardani realisasi PBB melebihi target dan dua tahun meraih peringkat pertama. Atas keberhasilan jajaran dan peran masyarakat saya sangat mengapresiasi,” ungkap Sanwani.
Lebih lanjut, Sanwani juga mendukung program program Pemkot Bekasi yang lain dari pelayanan Kartu Sehat Berbasis NIK. Dari pengalamannya sebagai penyambung lidah rakyat, masih banyak ia temui warga yang memperoleh manfaat dari kartu sehat ini. Walaupun per 8 Februari 2019, dan hasil evaluasi ini hanya 37 rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemkot Bekasi.
“Kita tetap apresiasi karena masih banyak warga tidak mampu yang butuh manfaat pelayanan KSNIK. Sekarang ada 37 Rumah sakit di dalam kota maupun diluar kota yang bekerjasama. Ini menandakan mereka siap membantu pelayanan warga Kota Bekasi,” katanya.
“Namun jika masih ada beberapa penolakan rumah sakit, jangan segan laporkan ini kepada pihak terkait atau anggota dewan,” kata Sanwani.
Diketahui, masa keanggotannya sebagai perwakilan rakyat tingkat Kota Bekasi ini akan berakhir pada Agustus 2019. Oleh karena itu kesempatan ini menjadi terakhir dirinya membantu mengawal perencanaan pembangunan warga Pondok Gede. Namun diakhir masa jabatannya, ia tetap optimis danmendukung pembangunan pemerintah Kota Bekasi.
Sementara itu, Camat Pondok Gede Mardani mengatakan. Pondok Gede penyumbang PAD terbanyak dari sektor PBB. Bahkan melebihi realisasi capaian target diangka 189 persen. Prestasi ini ia katakan berkat peran serta stakeholder terkait dan komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat Pondok Gede.
“Kita lakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat. Dari yang berada di peringkat 7 naik menjadi peringkat 1 di akhir 2018. Ini sudah dua tahun berturut-turut sejak 2017 dapat terbaik pertama realisasi PBB,” katanya.
Untuk itu, ia berharap di kecamatan Pondok Gede banyak program pemerintah yang bergulir dan dirasakan masyarakat. “Baik dari segi infrastruktur, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan pencatatan kependudukan bisa meningkat,” harap Mardani.
Mardani juga menginformasikan Kecamatan Pondok Gede memiliki jumlah penduduk sebanyak 289 ribu jiwa termasuk kecamatan yang paling padat penduduknya. Dari jumlah penduduk ini, 167 ribu jiwa diantaranya memiliki hak suara dalam pemilu 2019. Kemudian Pondok Gede memiliki 5 Kelurahan, 78 Rukun Warga, 525 Rukun Tetangga.
“Kita harap nanti pemilu bisa berjalan lancar pada April 2019 mendatang dan partisipasi pemilih bisa tinggi,” harapnya. (ADV)
