Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Reading: BPN Kembali Bayar 33 Bidang Tanah yang Ada di 8 Desa
Share
Sign In
Notification
Latest News
Tawarkan Sembilan Program Kerja Sama dengan KPK, Sahli ATR/BPN Ungkap Keuntungan bagi Pemerintah Daerah Se-Sulut
Pemerintahan
Kementerian ATR/BPN dan KPK Jadikan Sulut Lokasi Percontohan Transformasi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan
Pemerintahan
LPCK Perbarui Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, Perkuat Momentum Pertumbuhan Properti
Bisnis
Hormati Proses Hukum, Ahmad Dedi Bantah Lari karena Dugaan Terlibat Suap
Hukum
Melalui Liga Jabar Istimewa, Piala Ibu Kapolres Bekasi U-12 Resmi Bergulir
Olahraga
Aa
Aa
Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Fakta Bekasi > Blog > Pemerintahan > BPN Kembali Bayar 33 Bidang Tanah yang Ada di 8 Desa

BPN Kembali Bayar 33 Bidang Tanah yang Ada di 8 Desa

admin Published 23/01/2018
Share
2 Min Read

FAKTABEKASI. COM–Kantor BPN Kabupaten Bekasi kembali lakukan pemberian ganti rugi uang atas pembebasan tanah milik warga yang akan dibangun jalan tol Cibitung-Cilincing (Cibici) di kantor BRI Cabang Cikarang, Cikarang Selatan, Selasa (23/1).

Dodit Ketua PPK Pengadaan Tanah pada PUPR Pusat mengatakan, pemberian ganti rugi saat ini ada 33 bidang dari 8 desa di Kabupaten Bekasi dalam rangka percepatan pembangunan tol cibici.

“Jadi beberapa bidang di desa tersebut yang sudah di palidasi BPN akan PU bayar, dari delapan desa itu ada yang satu desa hanya satu bidang dan ada yang dua bidang kita kumpulkan di BRI Cabang Cikarang, karena kalau kita harus kesana memakan waktu yang cukup lama,” kata dia.

Tambah dia, delapan desa tersebut ialah, Desa Wana Sari, Telaga Asih, Sumber Jaya, Pantai Makmur, Segara Makmur, Buni Bakti dan Wana Jaya.

“Memang biasanya kita adakan di desa bersangkutan, karena ini gabungan jadi kita juga undang dari pihak desa/ kelurahan dan satgas,” lanjutnya.

Masih ada warga menolak, sesuai Undang-undang nomor 2 setelah musyawarah 14 hari kerja, sudah memberikan waktu kepada pemilik bidang, kalau mereka setuju silahkan mereka mengumpulkan berkas-berkas ke BPN, nanti BPN palidasi. Tapi kalau mereka tidak setuju sesuai undang-undang silahkan mereka menggugat ke pengadilan.

“Memang masih ada yang sudah lebih dari 14 hari pemilik bidang tidak bereaksi, untuk hal tersebut dari pihak pelaksana akan menginspalisir terhadap masalah-masalah tersebut, salah satunya kita ingatkan lagi ke warganya melalui desa, bila tetap tidak ada reaksi tetap kita undang dalam pembayaran bila tidak datang uangnya kita titip di pengadilan,”ungkapnya.

Sampai saat ini pihaknya belum ada uang bentuk ganti rugi yang dititipkan kepengadilan, karena sejauh ini banyak juga warga yang cukup bisa diajak kerja sama.

Bukan hanya itu pihaknya juga mempunyai pekerjaan rumah sebanyak 1000 bidang untuk di Kabupaten Bekasi masih tersebar di setiap desa, sebagian bidang tersebut merupakan tanah milik warga, milik instansi, tanah wakap dan tanah kas desa. (ger)

You Might Also Like

Tawarkan Sembilan Program Kerja Sama dengan KPK, Sahli ATR/BPN Ungkap Keuntungan bagi Pemerintah Daerah Se-Sulut

Kementerian ATR/BPN dan KPK Jadikan Sulut Lokasi Percontohan Transformasi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan

Loh.. Loh.. Loh.. Sport Plus Cibarusah Diduga Terindikasi Kelebihan Bayar

Tingkat Pengangguran 8,78%: Industri, Pemerintah, dan Sekolah Duduk Bersama Susun Solusi Nyata untuk SDM SMK Kab. Bekasi

PAPURINSI Perkenalkan Platform Digital Penguatan Ekosistem Industri Bekasi

admin 23/01/2018
Share this Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article Musrenbang Kelurahan Rawalumbu Bahas Tingkatkan Inflastruktur
Next Article Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Paling Banyak Dibaca

Alumni GMNI Bekasi Minta KPK Panggil DH Sebelum Berangkat Haji
Pemerintahan 28/04/2026
Wamen Ossy: Revisi RTRWN Jadi Kunci Percepatan Pengembangan Jaringan Kereta Nasional
Pemerintahan 30/04/2026
Serahkan Ganti Kerugian Tol Cibitung – Cilincing, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bekasi Pastikan Hak Warga Tersalurkan Dengan Aman
Pemerintahan 29/04/2026
Kumpulkan Pengurus Organisasi Keagamaan Islam di NTB, Menteri Nusron Ajak Kerja Sama Selesaikan Sertipikasi Tanah Wakaf
Pemerintahan 30/04/2026
Dari Penjualan Impresif ke Serah Terima, Jababeka Bizpark Perkuat Ekosistem Bisnis
Bisnis 01/05/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Fakta Bekasi
Follow US

© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?