Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Bekasi, Khoerudin.

Diduga Adanya Pergeseran Suara Internal Partai di Pebayuran

Facebooktwittergoogle_plusmail

Fakta Bekasi, CIKARANG UTARA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi terus mendalami dua kasus dugaan kecurangan penghitungan suara DPRD di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bekasi V, tepatnya di Kecamatan Pebayuran.

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Bekasi, Khoerudin mengatakan, kedua kasus tersebut dialami dua caleg DPRD Kabupaten Bekasi dari parpol yang berbeda. Caleg pertama adalah Haryanto dari partai Gerindra dan Caleg kedua adalah Karsih dari PAN.

“Laporan yang masuk kasusnya hampir sama, yaitu adanya perubahan angka dari DAA-1 ke DA-1 sehingga menguntungkan Caleg lain. Saat ini, kedua kasus tersebut sudah masuk dalam pembahasan di Sentra Gakumdu Tahap I,” kata Khoerudin, Rabu (15/05).

Sambungnya, pembahasan di Sentra Gakumdu Tahap I mencakup unsur formil dan materil dimana Bawaslu menghadirkan pelapor, terlapor, barang bukti dan alat bukti yang ada. Lantaran pihak terlapor, tidak memenuhi panggilan maka Bawaslu akan melakukan pemanggilan ulang di pembahasan tahap II. Yang jelas Bawaslu masih akan terus mendalami dengan terlebih dahulu melakukan pemanggilan-pemanggilan untuk melakukan klarifikasi atau pembuktian dalam waktu 14 hari setelah laporan diterima.

“Jika nantinya terbukti, maka pihak-pihak yang terlibat bisa dikenakan sanksi mengingat kasus ini merupakan bagian pelanggaran pidana pemilu dengan ancaman hukuman penjara,” ujarnya.

Sementara itu Caleg PAN dari Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Kedungwaringin, Pebayuran, Sukatani, Sukakarya, Cabangbungin dan Muaragembong, dengan nomor urut 6, Karsih menyayangkan mangkirnya PPK Pebayuran dari di pembahasan Sentra Gakumdu Tahap I.

“Saya menyayangkan tidak kooperatifnya PPK untuk datang menenuhi panggilan. Kalau merasa tidak bersalah ya datang dong (memenuhi panggilan Bawaslu-red), silahkan klarifikasi, sandingkan datanya. Ini kan nggak,” ucapnya.

Ia pun mendesak Bawaslu dan pihak kepolisian dapat melakukan penjemputan paksa apabila PPK Pebayuran kembali mangkir di pemanggilan berikutnya. “Ya harus dijemput paksa. Kalau nggak dijemput paksa gimana mau klarifikasinya. Sementara kita mau menemui atau menghubunginya saja susah,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Holid Husni, selaku Kuasa Mandat Caleg Partai Gerindra nomor urut 2 – Haryanto. Dia berharap Bawaslu dapat menuntaskan persoalan tersebut untuk mengetahui siapa dalang dibalik kasus dugaan kecurangan itu.

“Apakah itu kesengajaan atau faktor human error, kita belum tau dan berharap Bawaslu bisa mengungkapnya,” pungkasnya. (Fb)

Facebooktwittergoogle_plusmail