Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Reading: Keluarkan Maklumat, Demokrat Jabar Acam Pidanakan Pengguna Atribut Ilegal
Share
Sign In
Notification
Latest News
Komitmen Sosial KOTI Pemuda Pancasila Kab. Bekasi: Gelar Santunan Anak Yatim dan Perhatikan Kader yang Sakit
Pemerintahan
Polsek Tambun Tangkap Penjual Galon Palsu AQUA
Hukum
Aksi Desak Pecat Dirum Perumda TB, FORMASI Kepung Pemda Bekasi 
Pemerintahan
Tampil Impresif, PERBAKIN Kabupaten Bekasi Sabet 2 Emas dan 2 Perunggu di PORPROV XV Jabar 2026
Olahraga
Sekda Minta Pengembang Perumahan di Kabupaten Bekasi Dukung Program Gentengisasi
Pemerintahan
Aa
Aa
Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Fakta Bekasi > Blog > Politik > Keluarkan Maklumat, Demokrat Jabar Acam Pidanakan Pengguna Atribut Ilegal

Keluarkan Maklumat, Demokrat Jabar Acam Pidanakan Pengguna Atribut Ilegal

admin Published 17/03/2021
Share
3 Min Read

Fakta Bekasi, TAMBUN– Respon upaya kudeta oleh kubu demokrat versi KLB Deli Serdang. Partai Demokrat mengancam akan pidanakan oknum eksternal yang menggunakan atribut tanpa seizin partai. Hal tersebut disampikan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Irfan Suryanagara saat konferensi pers di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Selasa (16/3/2021).

“Jikalau nanti di Kabupaten Bekasi ini ada yang menyalahgunakan lambang, struktur, maupun atribut partai lainnya tanpa seizin kami, kami langsung laporkan ke polisi,” kata Irfan Suryanagara.

Irfan menyatakan pelanggaran hukum atas ketentuan yang dimaksud dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

“Semoga bisa dipahami dalam kondisi seperti ini dan kami juga berharap masyarakat yang punya libido tinggi untuk menggali sesuatu sebelum ada keputusan yang sah. Jangan coba-coba karena kami tidak segan membawa ke ranah hukum. Ini harga diri kami,” katanya.

Baca juga: Dede Yusuf Tidak Mendengar Kader Kabupaten Bekasi Ke Deli Serdang 

Pihaknya juga sudah mengeluarkan Surat Maklumat bernomor 001/MKL/DPD.PD/JB/III/2021 tentang penggunaan identitas Partai Demokrat yang menyebut atribut partainya sudah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada 24 Oktober 2017 dengan Nomor registrasi IDM000201281 atas nama DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat.

“Saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, kami sudah mengeluarkan maklumat dari Jawa Barat. Maklumat itu adalah sebuah pengumuman dalam memakai tanda gambar, tanda atribut kami, harus seizin kami. Apabila masyarakat mengetahui atau menemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, mohon segera melaporkannya ke pengurus partai kami di masing-masing wilayah,” ungkapnya.

Irfan mengaku telah menginstruksikan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jawa Barat untuk menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang merupakan aktivitas politik ilegal karena bertentangan dengan anggaran dasar dan rumah tangga partai.

“Di Demokrat itu aturannya sudah jelas, kalau mau KLB harus dilakukan oleh majelis tinggi partai, harus dihadiri minimal dua pertiga Ketua DPC, dan setengah Ketua DPD. Tiga-tiganya tidak terpenuhi. Di Jawa Barat seluruh DPC tegak lurus di bawah aturan dan kebenaran,” ucapnya.

Menurut dia kebenaran yang hakiki adalah hasil Kongres V Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 yang diikuti seluruh Ketua DPC dan DPD yang sah dengan menetapkan secara aklamasi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan telah disahkan pula oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Irfan juga menepis soal isu adanya Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi versi KLB Deli Serdang. Dia memastikan Romli HM adalah ketua sah dan tercantum dalam Surat Keputusan Kemenkumham RI.

“Ya itu hanya isu, dasarnya apa, mau mengangkat jadi Ketua DPC. Itu gimana wartawan tapi kalau memang dia mengklaim seperti itu, kita akan laporkan ke polisi, lumayan lima tahun. Dan saya yakin pemerintah bijak menyikapi upaya kudeta ini. Pak Jokowi itu orang baik,” tandasnya. (FB)

You Might Also Like

Peringati Idul Adha 1447 H, DPD Golkar Kab. Bekasi Tebar Daging Kurban ke Masyarakat dan Pengurus

Perkuat Barisan, DPD Golkar Kab. Bekasi Gelar Konsolidasi di Momentum Buka Bersama

Golkar Jabar Matangkan Strategi Data untuk Pemilu 2029

HUT ke-61, Golkar Kabupaten Bekasi Ziarah ke Makam Pahlawan KH. Ma’mun Nawawi dan Santunan

DPD Golkar Kab. Bekasi Qurban 2 Ekor Sapi dan 1 Kambing di Area Bakal Kantor Barunya

admin 17/03/2021
Share this Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article WC Sultan, Bupati Panik
Next Article Dibantu Masyarakat, Pegecoran Jalan Desa Kertarahayu Selesai 

Paling Banyak Dibaca

Polsek Tambun Tangkap Penjual Galon Palsu AQUA
Hukum 13/11/2026
FORTALA Minta Plt. Bupati Bekasi Tuntaskan Amanat Perda TJSLP Sebelum Buat Inovasi CSR
Pemerintahan 17/10/2026
DPRD Kabupaten Bekasi Siapkan Usulan Pengangkatan Bupati Bekasi Definitif
Pemerintahan 16/10/2026
JAPMI dan JaMWAs Gelar Aksi di KPK, Desak Penetapan Tersangka Baru Kasus Ijon Proyek Pemkab Bekasi
Pemerintahan 22/10/2026
Disbudpora dan Forki Kab. Bekasi Gelar Pelatihan Pelatih Karate 2026, Diikuti 40 Peserta
Olahraga 27/10/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Fakta Bekasi
Follow US

© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?