Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT– Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi minta agar Pemkab Bekasi menjaga kondusifitas dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi terus mempermudah pelayanan perizinan bagi investasi. Penegasan itu agar capaian investasi di Kabupaten Bekasi terus meningkat setiap tahunnya.
“Mempermudah perizinan sangat memungkinkan memperlancar Investasi,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, Kamis (27/7/2023).
Tahun lalu menurut informasi kata Ani, Kabupaten Bekasi menduduki peringkat nasional pertama dengan jumlah penanam modal terbesar. Jika kemudahan perizinan menjadi syarat mutlak untuk mendorong iklim investasi lebih besar lagi.
Lebih lanjut, kata dia, sampai saat ini target invetasi untuk tahun 2023 masih terus berjaan. Meski begitu, DPRD menekankan langkah dalam pencapaian investasi dan upaya-upaya kongkrit terus dilakukan.
“Untuk tahun 2023 harus ada target yang riil, laporan tahun 2022 kemarin di angka Rp 47 triliun lebih. Untuk memaksimalkan investasi pasti ada antisipasi. Upaya pemerintah daerah terus berupaya memberikan kemudahan perizinan, itu yang paling pokok,” pintanya.
Diyakini Ani, tantangan tahun ini dirasa lebih berat dibanding tahun sebelumnya karena banyak bermunculan kawasan industri seperti di Karawang, Purwakarta, Subang dan lainnya. “Tapi kita memang kita tidak menutup mata, ada industri baru. Jadi untuk mendorong agar investor mempercepat, yakni kemudahan perizinan. DPMPTSP harus terus mengupdate layanan perizinan berupa aplikasi digital untuk mempermudah pemohon izin,” jelasnya.
Termasuk juga menjaga kondusivitas iklim investasi dibutuhkan agar para investor penanam modal dalam negeri maupun luar negeri tertarik untuk membuka bisnis baru di daerahnya. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk menjaga 11 kawasan industri besar serta sedikitnya 7.339 perusahaan yang sudah berdiri di Kabupaten Bekasi bisa terus menjalankan proses produksi dalam jangka panjang. (FB)
