Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT–Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bekasi Muhammad Nuh meminta agar Pemkab Bekasi lebih memperhatikan nasib kader posyandu yang dinilainya masih minim perhatian.
Berdasarkan laporan dari Himpunan Kader Penyuluh Indonesia (Hikapindo), besaran insentif yang diberikan kepada kader posyandu sangat kecil.
“Mereka relawan, ada honornya, tapi tidak tetap, ada yang dapat Rp 500.000 per posyandu, tapi dibagi sembilan orang. Ada yang Rp 200.000, dibagi beberapa orang,” ujar M Nuh, Jumat (27/7/2023).
Sementara, terdapat 21 ribu kader yang tersebar di 2.800 titik posyandu se-Kabupaten Bekasi. Idealnya, satu posyandu diisi oleh lebih dari lima orang kader.
“Rata-rata per posyandu standarnya ada lima atau enam orang, tapi diberbagai tempat ada yang sampai 12 orang. Karena itu sifatnya kan kontributif dari masyarakat. Mereka kan warga yang ada di sekitar posyandu juga,” tuturnya.
Perhatian kepada kader disebutkannya sangat penting dikarenakan kader posyandu sangat bisa diberdayakan untuk meningkatkan standar kesehatan di masyarakat tingkat bawah.
Bahkan, meski hingga kini masih kurang diperhatikan, kader posyandu terbukti menjalankan fungsinya dengan baik dan melayani masyarakat dalam perannya membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
“Meski sekarang insentifnya masih sedikit saja, mereka masih jalan kok kegiatannya. Padahal kalau kesejahteraan mereka bagus, saya pikir sejumlah persoalan kesehatan di masyarakat bisa selesai, terkait stunting atau gizi buruk yang sekarang digencarkan oleh pemerintah, seperti KB dan lainnya.
Standar kesehatan di tingkat bawah bisa terdongkrak karena mereka-mereka ini,” katanya.
